Konflik Kashmir, Pakistan Minta Sidang DK PBB terkait Ketegangan dengan India

ISTANBUL - Pakistan mengumumkan keputusannya untuk memberi laporan kepada Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai situasi regional saat ini di tengah meningkatnya ketegangan dengan India terkait serangan 22 April di Kashmir yang menewaskan 26 orang.

Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar menginstruksikan Perwakilan Tetap Pakistan untuk PBB, Duta Besar Asim Iftikhar, untuk segera mengupayakan pertemuan Dewan tersebut, menurut Radio Pakistan.

“Pakistan akan memberitahu Dewan Keamanan PBB tentang tindakan agresif, provokasi, dan pernyataan India yang memicu ketegangan,” katanya, Minggu.

Ketegangan meningkat antara dua negara tetangga bersenjata nuklir tersebut akibat serangan bulan lalu di kawasan wisata Pahalgam di Kashmir yang dikelola India.

Laporan tersebut menyatakan bahwa Islamabad secara khusus akan menyoroti langkah ilegal India yang bertujuan untuk menangguhkan Perjanjian Air Indus.

Pakistan saat ini merupakan salah satu dari 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan.

India menyalahkan Pakistan atas serangan di Pahalgam dengan menyatakan serangan tersebut memiliki “kaitan lintas batas.” Islamabad membantah dan justru menawarkan penyelidikan netral dengan pemantauan pihak ketiga.

Kedua negara telah mengambil langkah diplomatik terhadap satu sama lain, termasuk membatalkan visa bagi warga negara masing-masing dan menarik beberapa staf diplomatik.

India juga menangguhkan partisipasi dalam Perjanjian Air Indus, sebuah perjanjian tahun 1960 mengenai penggunaan dan distribusi air dengan Pakistan.

Di Dewan Keamanan, laporan tersebut menyebutkan: “Pakistan akan menjelaskan bagaimana tindakan agresif India membahayakan perdamaian dan keamanan di Asia Selatan dan sekitarnya.”

Melanjutkan upaya diplomatiknya untuk meredakan situasi, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada Minggu berbicara dengan mitranya dari Malaysia Anwar Ibrahim.

Shehbaz Sharif menyampaikan kekhawatiran mendalam Pakistan mengenai meningkatnya ketegangan di Asia Selatan akibat “tindakan provokatif” India setelah insiden Pahalgam.