Menggali Potensi Laut! KKP Dorong Hilirisasi Rumput Laut Nonhidrokoloid untuk Ekonomi Berkelanjutan

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong hilirisasi rumput laut nonhidrokoloid melalui diversifikasi produk olahan untuk memperkuat nilai tambah, daya saing, dan pengembangan industri pengolahan dalam negeri.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Tornanda Syaifullah menekankan perlunya mendorong lahirnya inovasi produk olahan rumput laut nonhidrokoloid seperti suplemen nutrisi, pakan, biostimulan, bioplastik, kosmetik, dan bahan kemasan ramah lingkungan.

"Dengan demikian, hilirisasi ini akan membuka peluang usaha yang menjanjikan,” kata Tornanda dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (2/5).

Menurutnya, pasar global rumput laut nonhidrokoloid seperti biostimulan dan pakan ternak memiliki potensi besar, dengan proyeksi nilai mencapai 4,36 miliar dolar AS pada tahun 2024 menurut Precedence Research. Bahkan diprediksi tumbuh menjadi 12,85 miliar dolar AS pada tahun 2034 (CAGR 11,42 persen).

Pertumbuhan itu didorong oleh peningkatan kebutuhan praktik pertanian yang berkelanjutan. Sedangkan The World Bank memprediksi pasar rumput laut nonhidrokoloid, khususnya untuk pakan ternak sebesar 1,2 miliar dolar AS pada tahun 2030 dan 6,4 miliar dolar AS pada tahun 2050.

"KKP akan berkontribusi menyiapkan masukan peta Jalan dan rencana aksi nasional pengembangan industri rumput laut terpadu 2025–2029," katanya.

Dokumen tersebut dirancang untuk membuka cakrawala baru bagi pemanfaatan rumput laut Indonesia secara lebih optimal, inovatif sekaligus bentuk keseriusan pemerintah dalam mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah komoditas kelautan.

"Sejatinya rumput laut menawarkan solusi untuk berbagai tantangan industri modern,” kata Tornanda.

Dia menyampaikan, sebelumnya Ditjen PDSPKP KKP telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Menguak Peluang Bisnis Olahan Rumput Laut Non Hidrokoloid' berkolaborasi dengan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) melalui Global Quality and Standar Program (GQSP) Fase 2, dan Tropical Seaweed Innovation Network (TSIN)

Kegiatan itu menjadi langkah awal penyusunan dokumen dan melibatkan para pemangku kepentingan mulai dari sektor publik, swasta, hingga komunitas akademik.

“Kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, industri, dan lembaga penelitian menjadi kunci keberhasilan pengembangan komoditas rumput laut non-hidrokoloid,” imbuh Tornanda.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menekankan pentingnya peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui penerapan program ekonomi biru.

Strategi itu dinilai mampu memperkuat daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia di tingkat global.