Evaluasi Total Proyek Geothermal

JAKARTA - Pemerintah perlu mengevaluasi total proyek geothermal atau panas bumi di Indonesia, termasuk dampak buruknya kepada warga dan lingkungan sekitar. Evaluasi dibutuhkan menyusul semburan lumpur panas di Geothermal Sorik Marapi,Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, yang terpantau, Jumat (25/4).

Kepala Divisi Simpul & Jaringan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Imam Shofwan menjelaskan rentetan kejadian berulang tanpa evaluasi menunjukkan proyek geothermal, yang diklaim ramah lingkungan dan solusi krisis iklim, justru menjadi petaka bagi warga dan lingkungan. Dia menambahkan warga dipaksa menjadi tumbal demi panas bumi ruang produksi pertanian hancur, sumber air tercemar, kesehatan terganggu, dan ancaman kematian membayangi setiap waktu.

"Ini belum termasuk potensi bencana lain yang mengintai, mulai dari limbah industri, zat beracun, gempa bumi, amblesan tanah, hingga hujan asam yang, selama ini disembunyikan secara sistematis oleh pemerintah dan pelaku industri," ujarnya, Minggu (27/4).

Kejadian seperti di Mandailing Natal, lanjutnya, banyak terjadi di seluruh wilayah operasi panas bumi di Indonesia, dari Dieng di Jawa Tengah, Lahendong di Tomohon, hingga Ulumbu, Mataloko, dan Sokoria di Pulau Flores.

Menempatkan geothermal sebagai energi terbarukan mencerminkan cara berpikir keliru yang hanya menghitung angka emisi, tanpa mempedulikan nyawa manusia, potensi bencana dalam seluruh tahapan operasi, dan kehancuran ekologis yang ditimbulkannya.

"Kami mendesak perusahaan bersangkutan evaluasi menyeluruh, independen, dan transparan terhadap seluruh proyek geothermal di Indonesia," tegas Saptar Nasution, Warga Sorik Marapi.

Peristiwa semburan lumpur panas ini terjadi di areal Desa Roburan Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Desa ini berjarak kurang dari satu kilometer dari wellpad E milik PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP), korporasi yang menguasai wilayah kerja panas bumi (WKP) seluas 62.900 hektare atau 629 km², mencakup 138 desa di 10 kecamatan.

Dari keterangan resmi Jatam, menurut kesaksian warga terdapat setidaknya sepuluh titik semburan lumpur panas yang seluruhnya berada di kebun garapan milik warga. Berdasarkan perhitungan citra satelit, lokasi semburan berada sekitar 900 meter dari wellpad E dan sekitar 317 meter dari permukiman warga di Desa Roburan Dolok, yang dihuni oleh 1.931 jiwa. Titik-titik baru semburan lumpur ini rata-rata juga hanya berjarak sekitar 700 meter dari Puskesmas setempat. Sementara itu, jarak dari wellpad E ke permukiman warga hanya sekitar 480 meter.

Warga menuturkan proses munculnya semburan lumpur panas diawali oleh rekahan-rekahan kecil di permukaan tanah yang mengeluarkan asap. Gejala ini telah terjadi sejak 2021, atau empat tahun setelah pengeboran dilakukan oleh SMGP.

Rusak Lahan

Menurut warga, setidaknya empat hektare kebun telah rusak akibat semburan lumpur panas sejak 2024. Tak hanya merusak tanaman keras tahunan, lumpur panas yang berbau belerang itu juga muncul di lahan sawah produktif yang biasa digunakan warga untuk menanam padi.

Semburan lumpur panas di lokasi penambangan panas bumi PT SMGP—yang diklaim sebagai sumber energi bersih—sebelumnya juga terjadi pada 24 April 2022. Ketika itu, semburan lumpur panas setinggi lebih dari 30 meter, disertai bau gas menyengat, menyebabkan 21 warga dan seorang bayi berusia enam bulan terpapar gas beracun dan harus dilarikan ke RSUD Panyabungan, Mandailing Natal.

Kepala Tenkis Panas Bumi PT SMGP Ali Said menegaskan, semburan lumpur panas itu tidak berkaitan dengan aktivitas perusahaan. “Satu hal yang pasti adalah, berita yang beredar di masyarakat, lokasinya bukan di Wellpad E,” sebut dia.