Panel Surya dari 4 Negara Asia Tenggara Bakal Kena Tarif Impor AS hingga 3.521%

Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengumumkan rencana penerapan tarif impor yang sangat tinggi hingga 3.521% terhadap panel surya yang berasal dari empat negara Asia Tenggara, yakni Kamboja, Thailand, Malaysia, dan Vietnam.

Kebijakan ini muncul sebagai hasil dari penyelidikan panjang yang dipicu oleh keluhan produsen panel surya domestik yang merasa terancam oleh masuknya produk murah dari luar negeri.

Investigasi tersebut merupakan respons atas tuduhan bahwa perusahaan-perusahaan asal China menggunakan negara-negara Asia Tenggara untuk menghindari tarif sebelumnya dan membanjiri pasar AS dengan produk yang disubsidi serta dijual di bawah harga pasar. Langkah ini disebut sebagai bentuk dumping yang merugikan produsen dalam negeri.

Tarif ini termasuk bea masuk imbalan dan antidumping, yang besarannya bervariasi tergantung pada perusahaan dan lokasi produksinya. Misalnya, beberapa eksportir asal Kamboja menghadapi tarif maksimum 3.521% karena dianggap tidak kooperatif dalam penyelidikan. Sementara itu, Jinko Solar, produsen asal China yang beroperasi di Malaysia, dikenakan tarif terendah, yakni sedikit di atas 41%.

Perusahaan besar lain seperti Trina Solar menghadapi tarif yang sangat besar 375% atas produk yang mereka hasilkan di Thailand. Tidak ada satu pun dari perusahaan-perusahaan tersebut yang memberikan tanggapan langsung terhadap permintaan komentar dari BBC News.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan China memindahkan lini produksinya ke Asia Tenggara guna menghindari tarif tinggi yang diberlakukan selama masa jabatan Presiden Donald Trump. Saat itu, pemerintahan AS mulai gencar memproteksi sektor manufakturnya melalui serangkaian tarif terhadap barang-barang impor dari Tiongkok.

Temuan terbaru Departemen Perdagangan mendapat dukungan kuat dari Komite Perdagangan Aliansi Amerika untuk Manufaktur Tenaga Surya, kelompok yang sebelumnya meminta penyelidikan tersebut.

“Ini adalah kemenangan yang menentukan bagi manufaktur Amerika dan mengonfirmasi apa yang telah lama kita ketahui: bahwa perusahaan-perusahaan tenaga surya yang berkantor pusat di Cina telah menipu sistem,” ujar Tim Brightbill, penasihat hukum utama aliansi tersebut.

Data dari Biro Sensus AS menunjukkan bahwa pada tahun 2023 saja, AS mengimpor hampir $12 miliar peralatan surya dari keempat negara yang kini menjadi target tarif. Meskipun kebijakan ini berpotensi melindungi industri manufaktur domestik, konsekuensinya adalah naiknya biaya bagi bisnis dan konsumen yang sebelumnya menikmati produk surya murah dari luar negeri.

Tarif baru ini juga menambah beban di atas tarif lain yang masih berlaku sejak era Trump. Bahkan, pemerintahan saat ini mengungkapkan bahwa tarif kombinasi atas barang-barang tertentu asal China bisa mencapai 245%. Di sisi lain, China juga merespons dengan mengenakan tarif balasan hingga 125% terhadap barang-barang dari AS, dan berkomitmen untuk berjuang sampai akhir dalam konflik dagang yang sedang berlangsung.

Menariknya, pengumuman tarif ini dilakukan hanya beberapa hari setelah Presiden China Xi Jinping menyelesaikan kunjungannya ke Vietnam, Malaysia, dan Kamboja. Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat hubungan bilateral dan mendorong kerja sama regional dalam menghadapi tekanan ekonomi dari Amerika Serikat.

Saat ini, keputusan final mengenai tarif baru ini berada di tangan Komisi Perdagangan Internasional AS, yang dijadwalkan akan menyampaikannya pada bulan Juni. Hasil keputusan tersebut akan sangat menentukan arah perdagangan energi terbarukan global, terutama dalam konteks persaingan strategis antara AS dan China.