Moratorium Obligasi Rekap Bisa Selamatkan Rupiah dari Keterpurukan

Kendati Pemerintah sudah melakukan efisiensi belanja, namun APBN hingga Februari tetap mencatat defisit hingga 31 triliun rupiah karena koreksi penerimaan negara dari sektor pajak mencapai 30,19 persen. Situasi seperti itu mengakibatkan pemerintah sangat bergantung pada penerbitan SBN (surat berharga negara) untuk menutupi pembiayaan. Porsi SBN neto pada Februarai 2025 sebesar 238,8 triliun rupiah atau setara 37,2 persendari APBN.

Potensi hilangnya kontribusi Deviden BUMN karena di ahlikan ke Danantara, berpotensi menyebabkan kekurangan pendapatan sekitar 150 -160 triliun rupiah, dan ini bisa berdampak buruk pada kesehatan fiskal negara.

Realisasi pembiayaan pada Februari 2025 mencapai 224, 3 triliun rupiah atau setara 28,9 persen dari APBN.

Salah satu faktor struktural yang menyebabkan utang pemerintah membengkak adalah warisan obligasi rekapitulasi perbankan pasca krisis 1998, setidaknya dalam 27 tahun terakhir, pemerintah harus menanggung bunga berbunga dari obligasi rekap. Dan ini menjadi tekanan serius bagi anggaran negara. Dampaknya ruang fiskal semakin sempit dan memperberat upaya stabilisasi ekonomi.

Pelemahan rupiah tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global seperti kebijakan moneter AS, tetapi juga dari masalah fundamentaldalam perekonomian Indonesia. Pemerintah perlu menyeimbangkan strategi antara menjaga stabilitas rupiah, memperkuat fundamental ekonomi, dan mengelola beban utang secara lebih efektif.

“Dengan strategi dan kebijakan moneter serta fiskal yang dilakukan saat ini, tidak akan efektif menstabilkan perekonomian Indonesia,”pungkasnya.