Koperasi Harus Menjadi Instrumen Demokratisasi Pangan di Desa

Koperasi katanya mesti dibangun dari bawah, sebagai gerakan rakyat untuk menolong diri sendiri (self help), sekaligus menjadi gerakan bersama multi pihak yang terkait dengan pertanian dan pangan di pedesaan, termasuk perguruan tinggi.

“Selama ini memang sudah banyak koperasi tani yang sudah berjalan tetapi belum maksimal. Pemerintah bisa meniru koperasi di negara-negara Skandinavia seperti Denmark, dan Jepang yang sudah berjalan baik,” kata Awan.

Peneliti Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi dalam waktu terpisah mengatakan koperasi tani yang pernah jaya di era Orde Baru dan merupakan gagasan dari Prof. Sumitro sudah saatnya dihidupkan kembali.

“Saat ini sangat relevan dikembalikan semangat koperasi tani, bahkan di negara-negara maju koperasi pertanian tetap eksis untuk menjadi alat penyangga ekonomi kolektif petani dengan pasar,” kata Hafidz.

Pemerintah katanya hanya perlu menyelesaikan masalah mendasar koperasi yang ada seperti ada yang hanya papan nama saja, tetapi tidak ada kegiatan.

“Kebanyakan koperasi-koperasi di desa yang ada saat ini tidak berfungsi dengan baik, bahkan banyak yang praktiknya justru berubah jadi bank plecit atau bank harian dengan bunga tinggi, iming-imingnya kemudahan akses, tetapi tidak ada manajemen kolektif seperti pembagian sisa hasil usaha (SHU) dan pengelolaan manajemen berbasis Rapat Anggota Tahunan,” kata Hafidz.

Ide yang bagus itu katanya harus dibarengi dengan pendampingan manajemen di level komunitas, agar sistemnya benar-benar jalan dan manajemennya juga dikelola dengan baik sehingga koperasi bisa menjadi akses untuk pembiayaan dari perbankan serta bisa berkolaborasi dengan sektor bisnis untuk mengembangkan kolaborasi supply chains.

“Dengan demikian, pertanian menjadi sektor prospektif yang dilirik pembiayaan perbankan dan memberikan nilai tambah tinggi bagi petani karena produktifitasnya tinggi dan harganya kompetitif,”ungkap Hafidz.