Guterres Desak PBB Tingkatkan Peran Misi Kepolisian

NEW YORK - Di tengah meningkatnya aksi kekerasan geng kriminal di Haiti, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seharusnya memberikan dukungan logistik dan keuangan kepada misi polisi multinasional daripada segera mengerahkan pasukan penjaga perdamaian, kata Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.

Dalam suratnya kepada Dewan Keamanan yang dilihat AFP pada Rabu (26/2), Guterres menyatakan bahwa "pada tahap ini, transisi ke operasi penjaga perdamaian PBB tidak dinilai sebagai pilihan yang layak." Ia menambahkan bahwa transisi tersebut dapat dipertimbangkan hanya setelah kemajuan signifikan dalam mengurangi kontrol geng. Pejabat PBB menekankan bahwa memerangi geng dan menegakkan perdamaian bukanlah tugas pasukan penjaga perdamaian.

Haiti telah menghadapi krisis politik dan keamanan yang berkepanjangan, tetapi aksi kekerasan geng telah meningkat selama setahun terakhir, yang menyebabkan pengunduran diri Perdana Menteri Ariel Henry. Menurut PBB, lebih dari 5.600 orang tewas pada 2023, dengan pihak berwenang melaporkan 1.500 penculikan dan ribuan pemerkosaan.

Dewan Keamanan PBB mengesahkan Misi Dukungan Keamanan Multinasional (MSS) yang dipimpin Kenya pada 2023, yang mulai dikerahkan musim panas lalu. Namun, misi tersebut saat ini hanya terdiri dari sekitar 1.000 petugas polisi dari enam negara, jauh dari yang diharapkan sebanyak 2.500.

“Di sebagian besar wilayah Port-au-Prince, geng-geng kriminal bertindak sebagai otoritas de facto,” kata Guterres seraya menambahkan bahwa kekerasan kemungkinan akan meningkat selama pemilihan umum mendatang karena para pemimpin geng berupaya memposisikan diri mereka sebagai aktor politik.

Gagal Capai Konsensus

Otoritas transisi Haiti sebelumnya telah meminta agar misi polisi diubah menjadi operasi penjaga perdamaian PBB yang lengkap, tetapi Dewan Keamanan gagal mencapai konsensus dan sebaliknya meminta Guterres untuk menjajaki kelayakan transisi semacam itu.

“Jika dikerahkan secara penuh dan memiliki sumber daya yang memadai, MSS merupakan solusi yang paling tepat untuk mencapai tujuan jangka menengah dalam mengurangi kendali teritorial geng,” kata Guterres.

Namun, dengan mengacu pada terbatasnya efektivitas MSS yang kurang dilengkapi dan kurang dana, ia merekomendasikan penguatan peran dukungan PBB. Guterres pun mengusulkan pembentukan Kantor Dukungan PBB untuk menangani logistik seperti akomodasi, makanan, dan transportasi, yang didanai langsung dari anggaran pemeliharaan perdamaian PBB.

Selain itu, ia menekankan bahwa misi multinasional harus diperluas dan dilengkapi dengan kemampuan tingkat militer dan peralatan mematikan yang dipasok secara bilateral oleh negara-negara anggota.

Guterres lebih lanjut merekomendasikan penguatan misi politik PBB di Haiti dengan membentuk unit untuk mendukung jaksa dan mengembangkan program untuk membantu mengintegrasikan kembali mantan anggota geng ke dalam masyarakat.

“Setiap gelombang baru serangan kriminal terhadap masyarakat dan lembaga Haiti merupakan tanda yang menyedihkan bahwa waktu hampir habis. Oleh karena itu kita harus bertindak cepat,” ungkap Guterres. AFP/I-1