Respons Tagar Indonesia Gelap, Mahfud Md: Banyak Kebijakan Presiden Prabowo yang “Terang”.

YOGYAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md. mengungkapkan banyak kebijakan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang “terang” dan perlu dihormati.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud Md. di Balairung Universitas Gadja Mada (UGM), Sleman, D.I. Yogyakarta, Kamis (20/2), merespons tagar “Indonesia Gelap” yang ramai diperbincangkan di media sosial.

“Oh tidak, tidak seluruhnya ‘gelap’. Banyak juga yang ‘terang’ dan yang terang itu tidak perlu diprotes ‘kan,” ujar Mahfud.

Menurut dia, meski ada yang perlu dikritisi, bukan berarti semua kebijakan pemerintah buruk.

Mahfud lantas mencontohkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan pemerintah yang perlu diapresiasi. “Saya kira bagus sebagai sebuah program,” ujar dia.

Selain itu, Mahfud juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah saat ini.

Ia berpendapat bahwa efisiensi merupakan langkah yang diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara. “Siapa yang bilang efisiensi itu jelek? Sejak zaman Orde Baru kita marah karena negara tidak efisien, lalu reformasi juga keluar karena anggaran negara tidak efisien,” tutur Mahfud.

Mahfud lantas mengingatkan kepada semua pihak bahwa inefisiensi sejatinya sudah menjadi persoalan sejak masa Orde Baru.

Dengan mengutip temuan ekonom Sumitro Djojohadikusumo yang tak lain ayah Presiden Prabowo, dia menyebut tingkat inefisiensi kala itu mencapai 30 persen. “Nah, sekarang itu mungkin melanjutkan temuan ayahnya Pak Prabowo, harus efisiensi kita lanjutkan. Kita hormati itu,” ujar dia.

Namun, Mahfud menegaskan bahwa penerapan efisiensi juga harus secara selektif sehingga tidak asal menyasar anggaran di sektor-sektor yang justru membutuhkan perhatian lebih besar. “Tetapi harus dikritik. Kalau lalu bidang ini (asal dipotong) 10 persen, bidang ini 20 persen, bidang ini 60 persen. Nah, dipotong-potong gitu ‘kan kurang,” ujar dia.

Menurut Mahfud, kebijakan itu perlu menyasar pengeluaran negara yang tidak efisien seperti kickback dalam proyek, perjalanan dinas yang tidak penting, serta praktik flexing (pamer) di kalangan pejabat dengan memanfaatkan anggaran negara. “Nah, saya kira itu harus diefisienkan, dan Pak Prabowo betul menurut saya,” tutur Mahfud.

Berpandangan Positif

Terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Nurul Arifin berpandangan positif terkait aksi unjuk rasa “Indonesia Gelap” di sejumlah kota di Tanah Air sebagai peringatan agar sistem demokrasi yang dijalankan di Indonesia tidak kebablasan.

“Saya pikir ini bagus untuk membuat alert, waspada begitu. Artinya, kita betul-betul, ‘Oh, ini yang diinginkan (masyarakat)’. Jadi, jangan sampai kebablasan juga, baik dalam pemerintahan ataupun masyarakat dalam menjalankan sistem demokrasi ini,” kata Nurul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Nurul menghargai aksi unjuk rasa sebagai sesuatu yang lumrah sebagai salah satu saluran bagi masyarakat menyampaikan aspirasi yang tidak dapat tersampaikan secara langsung. Oleh karena itu, kata dia, aspirasi disampaikan melalui lapangan terbuka dengan jumlah massa aksi tertentu.

“Kami menghargai juga karena dalam sistem demokrasi, ya suara rakyat ini harus didengar begitu, dan kita tahu bahwa yang muncul di dalam suara rakyat adalah keresahan-keresahan,” tuturnya.

Meski demikian, anggota Komisi I DPR RI itu mengingatkan agar massa aksi tidak melakukan hal-hal destruktif. Menurut dia, tindakan anarkis dalam unjuk rasa dapat membawa pengaruh pada stabilitas politik hingga ekonomi.