Prabowo: Tidak Ada yang Kebal Hukum di Era Prabowo-Gibran

“Anggaran habis sampai minus tapi rakyat tetap miskin. Kita menarik utang untuk pemborosan, termasuk perampokan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan obligasi rekap,” katanya.

Debitur Kaya

Berkaitan dengan obligasi rekap yang membangkrutkan, Hardjuno mengatakan kontribusi surat utang untuk menalangi bank-bank dari kebangkrutan pada krisis moneter 1998 lalu itu terhadap utang saat ini sudah mencapai 7000 triliun rupiah.

“Negara rugi ribuan triliun tapi debitur BLBI malah lebih kaya dibanding sebelum krisis, lebih kaya ratusan bahkan hingga ribuan kali. Kilang Shell di Singapura dibeli grup Salim dan nanti minyaknya dijual ke Indonesia. Jadi kita membeli minyak dari debitur BLBI.

?Ini kejahatan berjamaah. Bagaimana kemenkeu tidak mau mengeksekusi hak tagih BLBI. Padahal, debitur BLBI itu menjaminkan dirinya (persoalan guarantee). Kenapa ini tidak dilaksanakan kalau bukankarena konspirasi. Pemerintah kalau mau cari anggaran, yang tadi itu,” kata Hardjuno.

Oleh karena itu, rakyat menunggu tekad Presiden Prabowo memerangi korupsi termasuk menghukum pelaku yang memagar laut sepanjang 30 km. Hal itu tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan pejabat tinggi. Prabowo harus membuktikan tidak ada yang kebal hukum termasuk para konglomerat yang melanggar aturan.

Dia pun menyarankan agar ?pemberantasan korupsi dimulai dari yang besar dulu, bukan yang kecil. KPK dinilai sudah punya bukti kejahatan BLBI tetapi ditutup-tutupi, mereka hanya memilih yang kecil yang ditebang.

“Mereka ada bukti kejahatan besar (BLBI) tetapi tidak ditangkap, Targetnya hanya operasi tangkap tangan (OTT).Padahal, kalau kejar OTT, sampai kapan pun tidak akan selesai, karena nilainya kecil,” katanya.

?Satu-satunya harapan ada di tangan Prabowo yang sudah menyampaikan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Hal itu juga sudah disampaikan dalam forum internasional di Dubai kalau Indonesia di bawah pimpinanannya anti korupsi.

Prabowo diniali benar-benar paham penyakit utama Indonesia yang menghambat Indonesia tidak maju karena penyakit kronisnya yaitu korupsi dan kejahatan hukum. Perilaku tersebut sudah mendarah daging, bahkan sudah menembus ke sumsum.

“Kalau mau sembuh dan bangkit, Presiden harus mengambil alih penegakan hukum.Negara harus menindak tegas, sejak 1998 kita mundur dalam kepastian hukum. Kejahatan bertambah besar, utang negara di pada 1998 sebesar 60 miliar dollar AS, sekarang sudah hampir 5000 miliar dollar AS,” katanya.

Meskipun GDP per kapita Indonesia tercatat 4.300 dollar AS, tetapi masih banyak rakyat yang pendapatan per kapitanya di bawah 2 dollar AS atau masuk kategori miskin.

“GDP per kapita itu menyesatkan, ?GDP per kapita 4.300 dollar AS bukan hebat tapi karena populasi empat besar di dunia dan eksploitasi kekayaan alam. Apalagi, saat ini sawah subur malah diubah menjadi beton dan dijadikan Proyek Strategis Nasional (PSN),” katanya.