DKI punya program pengembangan UMKM disabilitas netra

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini mempunyai program pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) disabilitas netra sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat disabilitas agar mereka bisa berdaya saing di sektor ekonomi.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis mengatakan, program yang resmi diluncurkan hari ini menjadi wadah bagi para penyandang disabilitas netra untuk lebih mandiri dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Kota Jakarta.

Pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya kita untuk pemberdayaan disabilitas, khususnya penyandang tunanetra agar lebih mandiri dan berdaya saing di sektor ekonomi.

"Apalagi, sekarang Jakarta sedang bertransformasi menuju kota global, saya dukung sepenuhnya," kata dia.

Teguh berharap program yang berkolaborasi dengan Rumah Aspirasi tersebut khususnya dalam hal pelatihan dan pembinaan UMKM bagi penyandang disabilitas dapat terus dilanjutkan dan dikembangkan.

"Ini agar penyandang disabilitas dapat semakin mandiri dan berperan aktif dalam pertumbuhan ekonomi Jakarta," katanya.

Teguh menyebutkan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu dicermati untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Antara lain menyusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RADPD) sebagai instrumen untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas.

Kemudian, melaksanakan Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) serta pelatihan dan permodalan bagi pelaku UMKM dengan target 10 persen dari total peserta adalah dari kelompok penyandang disabilitas.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga telah melakukan sejumlah upaya guna mewujudkan lingkungan yang lebih inklusif. Salah satunya bekerjasama dengan Baznas-Bazis DKI Jakarta dalam pembangunan Kafe Difabis.

Saat ini Kafe Difabis sudah ada di Gedung Balai Kota dan Wali Kota Jakarta Selatan. "Minggu depan kami akan ke Jakarta Timur untuk kafe ini. Alhamdulilah usahanya berjalan dengan baik dan semua pegawainya penyandang disabilitas," ujar dia.

Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pengembangan kebijakan tarif retribusi melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta.

Teguh berharap dispensasi gratis terhadap penyandang disabilitas yang menggunakan kios di lokasi sementara (loksem) dan lokasi binaan (lokbin) nantinya dapat diberikan.