Pemerintah Disarankan Subsidi Langsung LPG 3 Kg

Jakarta – Skema subsidi LPG 3 Kg saat ini dinilai belum sepenuhnya efektif dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan.Pemerintah Indonesia direkomendasikanuntuk mengubah skema subsidi LPG 3 Kgmenjadi subsidi langsung kepada penerima yang berhak.

Ekonom Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Achmad Nur Hidayat mengatakan lebih baik untuk menggunakan subsidi langsung dalam penyaluran LPG 3 kilogram daripada membatasi akses distribusi hanya sampai level pangkalan.

Seperti dikutip dari Antara, Achmat menjelaskan keputusan pemerintah itu berpotensi menambah beban ekonomi yang lebih kompleks, terutama bagi masyarakat kecil.

"Mereka yang sebelumnya bisa membeli LPG di warung-warung kecil dekat rumah, kini harus menempuh jarak lebih jauh untuk mendapatkannya," kata Achmad di Jakarta, Minggu (2/1).

Hal itu berpotensi menambah ongkos logistik yang bisa berkontribusi terhadap inflasi nasional. Sebab, biaya operasional pelaku usaha akan terdampak, terutama UMKM. Biaya tambahan ini pada akhirnya ditransfer ke harga jual produk dan jasa, yang secara langsung berdampak pada harga-harga kebutuhan pokok.

Dia khawatir kondisi itu akan makin menekan daya beli masyarakat.

"Kondisi ini mengurangi kapasitas konsumsi rumah tangga, memperlambat pertumbuhan ekonomi sektor mikro, dan menambah tekanan inflasi," ujarnya.

Achmad juga mengingatkan pemerintah terkait risiko monopoli harga oleh pangkalan. Jika akses masyarakat terhadap LPG 3 kg menjadi lebih terbatas, harga di lapangan bisa makin tidak terkendali.

Dalam mekanisme pasar, kelangkaan akses sering kali berujung pada kenaikan harga. Jika pangkalan resmi tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jumlah yang cukup, maka akan terjadi peningkatan permintaan yang tidak seimbang dengan pasokan yang tersedia. Hal ini akan memberikan celah bagi pihak-pihak tertentu untuk memainkan harga.

"Dengan kata lain, ada potensi monopoli distribusi di tangan pangkalan resmi, sementara masyarakat kecil yang selama ini mengandalkan pengecer akan kehilangan fleksibilitas dalam mendapatkan gas bersubsidi," tambah dia.

Achmad berpendapat skema subsidi langsung lebih aman dan tepat sasaran.

Pemerintah dapat menerapkan sistem distribusi berbasis subsidi langsung kepada masyarakat yang berhak, sehingga mereka dapat membeli LPG dengan harga bersubsidi tanpa harus bergantung pada jalur distribusi yang kompleks.

Pemerintah juga dapat mengadopsi mekanisme distribusi digital yang lebih transparan, seperti sistem kartu subsidi berbasis data yang memastikan hanya mereka yang berhak yang dapat membeli LPG 3 kg dengan harga subsidi. Dengan cara ini, subsidi dapat lebih tepat sasaran tanpa mengorbankan aksesibilitas bagi masyarakat kecil.

Selain itu, perluasan jangkauan pangkalan resmi juga harus diprioritaskan agar masyarakat tetap dapat membeli LPG dengan harga wajar tanpa mengalami kesulitan akses. Jika ada daerah-daerah yang tidak memiliki pangkalan resmi dalam jarak yang wajar, maka kebijakan ini sebaiknya ditinjau ulang atau diberikan pengecualian agar masyarakat di daerah terkait tidak mengalami kesulitan.

Pembatasan Akses