Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Melalui Penerapan One Stop Security,  Kemenhub Siap Tingkatkan Keamanan dan Efisiensi Layanan Penumpang Transfer Domestik

13 Jumat, 13 Nov 2026, 13:45 WIB | Oleh:
Melalui Penerapan One Stop Security,  Kemenhub Siap Tingkatkan Keamanan dan Efisiensi Layanan Penumpang Transfer Domestik Melalui Penerapan One Stop Security,  Kemenhub Siap Tingkatkan Keamanan dan Efisiensi Layanan Penumpang Transfer Domestik Doc: Dok. Ist

JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, menyelenggarakan Pertemuan Ke-3 Komite Nasional Keamanan Penerbangan (KNKP) Tahun 2026 pada Kamis (12/11), dengan mengangkat tema “Penilaian Keamanan yang Efektif dalam Penanganan Penumpang Transit dan Transfer Domestik Guna Peningkatan Pelayanan”.

Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, dan sinergi lintas sektor dalam memastikan penyelenggaraan keamanan penerbangan nasional berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar keamanan penerbangan internasional.

“Salah satu agenda utama yang dibahas dalam pertemuan kali ini adalah usulan implementasi skema One Stop Security (OSS) oleh PT Angkasa Pura Indonesia bagi penumpang transit dan transfer penerbangan domestik ke domestik di bandar udara yang dikelolanya,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/11).

Penerapan OSS merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan proses pelayanan penumpang transfer tanpa mengesampingkan aspek keamanan penerbangan. Melalui skema OSS, penyelenggara bandar udara memastikan standar keamanan tetap terpenuhi, sekaligus mengurangi pemeriksaan berulang yang berpotensi memperpanjang waktu perjalanan penumpang,

Sesuai dengan ketentuan ICAO Annex 17 dan ICAO Document 8973, penumpang transfer, bagasi kabin, serta bagasi tercatat pada prinsipnya wajib menjalani pemeriksaan keamanan sebelum memasuki pesawat lanjutan. Namun, pemeriksaan ulang dapat ditiadakan apabila telah dilakukan proses validasi terhadap kesetaraan langkah-langkah keamanan di bandar udara asal dan terdapat jaminan perlindungan berkelanjutan terhadap potensi tindakan melawan hukum (acts of unlawful interference).

Penerapan OSS juga mengacu pada prinsip Recognition of Equivalence of Security Measures atau pengakuan kesetaraan langkah-langkah keamanan, yang memungkinkan pemeriksaan keamanan di bandar udara asal diakui sehingga tidak perlu dilakukan pemeriksaan ulang di bandar udara transfer, sepanjang seluruh persyaratan dan prosedur keamanan yang berlaku telah terpenuhi.

Terdapat lima aspek utama yang menjadi perhatian dalam implementasi OSS, yaitu:

1. Penguatan Kolaborasi Antar-Pemangku Kepentingan. Membangun kepercayaan, koordinasi, dan keselarasan standar keamanan di antara seluruh pihak yang terlibat dalam proses transfer penumpang dan bagasi.
2. ⁠Optimalisasi Sumber Daya Keamanan. Memastikan pemanfaatan sumber daya dan fasilitas keamanan secara lebih efektif tanpa mengurangi standar maupun kualitas pemeriksaan keamanan penerbangan.
3. ⁠Percepatan Layanan Transfer. Menyiapkan alur dan prosedur pelayanan yang lebih efektif untuk mempercepat proses perpindahan penumpang maupun bagasi dari penerbangan asal ke penerbangan lanjutan.
4. ⁠Eliminasi Duplikasi Pemeriksaan Keamanan. Meminimalkan pemeriksaan berulang (redundant screening) yang tidak diperlukan sehingga dapat mengurangi potensi keterlambatan penerbangan (flight delay).
5. ⁠Peningkatan Pengalaman Penumpang (Passenger Experience). Mewujudkan perjalanan yang lebih lancar, nyaman, dan terintegrasi, khususnya bagi penumpang yang melakukan perjalanan dengan penerbangan lanjutan.

“Melalui forum KNKP ini, kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyamakan persepsi dan merumuskan langkah implementasi yang tepat, terukur, serta sesuai dengan standar keamanan penerbangan. Efisiensi pelayanan harus berjalan beriringan dengan jaminan keamanan, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan penerbangan yang aman, nyaman, dan berkualitas,” tegas Lukman.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan terus mendorong penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan standar keamanan dan kualitas pelayanan penerbangan nasional. Implementasi kebijakan dan inovasi pelayanan harus senantiasa berlandaskan prinsip keselamatan dan keamanan penerbangan, sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi udara yang semakin efisien dan terintegrasi.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
Advertisement
rectangle-detail-top-mobile
Advertisement
idbuild web detail

Upaya Menekan Korupsi, APIP Diharapkan Bisa Jadi Andalan

43 menit yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Daerah
Upaya Menekan Korupsi, APIP...
Daerah
Beras untuk Stabilisasi Mal...
Megapolitan
Layanan Kesehatan Terintegr...

Para Pekerja Juga Berhak Memeriksakan Diri secara Gratis

1.5 jam yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Nasional
Para Pekerja Juga Berhak Me...
Luar Negeri
Jangan Main HP Saat Berkend...

Pergerakan Harga Emas Hari Ini

1.5 jam yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Rona
Pergerakan Harga Emas Hari Ini

PDIP Keluarkan Kriteria Calon Wapres

1.5 jam yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Nasional
PDIP Keluarkan Kriteria Cal...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Soal Ijazah Jokowi, Polri Sebut Sudah Diuji Forensik Secara Prosedural oleh Puslabfor

Soal Ijazah Jokowi, Polri Sebut Sudah Diuji Forensik Secara Prosedural oleh Puslabfor

13 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +