Bima Arya Minta Pemda Perketat Pengawasan Iklan Rokok dan Penegakan Kawasan Tanpa Rokok

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah memperkuat pengendalian tembakau melalui pengawasan promosi produk rokok, penyelarasan regulasi, dan penegakan hukum. Upaya tersebut dinilai membutuhkan kolaborasi lintas sektor serta pembaruan data prevalensi merokok agar kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kondisi di masing-masing daerah.

Dorongan itu disampaikan Bima saat menghadiri Asia Pacific Subregional 2026: Tobacco Control Leadership Program di Bali, Jumat (13/11/2026). Ia mengajak komunitas dan para pemimpin daerah meningkatkan kerja sama untuk memperkuat gerakan pengendalian tembakau.

"Karena itu, saya mendorong seluruh komunitas dan para pemimpin daerah untuk meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak guna memperkuat gerakan pengendalian tembakau dan memperbarui data prevalensi merokok di setiap daerah," ujarnya.

Bima menilai pemerintah daerah perlu memahami perkembangan strategi pemasaran industri tembakau yang semakin beragam. Promosi produk tidak hanya dilakukan melalui penjualan langsung di toko, gerai ritel, dan kafe, tetapi juga memanfaatkan pendekatan gaya hidup, termasuk keterlibatan dalam kegiatan olahraga.

Perkembangan tersebut menuntut pemerintah daerah lebih cermat mengidentifikasi berbagai bentuk promosi yang berpotensi memengaruhi masyarakat. Pengawasan juga perlu diarahkan pada aktivitas pemasaran produk tembakau di tempat penjualan agar kebijakan pembatasan iklan dapat berjalan sesuai ketentuan.

Dari sisi regulasi, Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas memastikan produk hukum yang diterbitkan pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota selaras dengan aturan nasional. Penyelarasan diperlukan agar kebijakan pengendalian tembakau dapat diterapkan secara konsisten di berbagai wilayah.

Bima juga mengingatkan adanya potensi intervensi industri tembakau dalam proses penyusunan maupun perubahan peraturan daerah. Karena itu, pemerintah daerah perlu menjaga proses pembentukan regulasi agar tetap mendukung kebijakan pengendalian tembakau.

"Standar kebijakannya sudah jelas. Kami mendorong gerakan untuk mencegah iklan produk tembakau di tempat penjualan, misalnya," tegasnya.

Selain penguatan aturan, Bima menekankan pentingnya penegakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Menurutnya, keberadaan peraturan tidak akan cukup apabila tidak diikuti pelaksanaan dan tindakan nyata terhadap pelanggaran di lapangan.

"Kemajuan memang sudah dicapai, tetapi penguatan implementasi masih sangat diperlukan," ujarnya.

Ia turut mengapresiasi sejumlah daerah yang telah membentuk satuan tugas khusus untuk mengawal pelaksanaan kebijakan KTR. Satuan tugas tersebut melibatkan perangkat daerah, kepolisian, dan unsur penegak hukum lainnya untuk memperkuat pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran.

Bima berharap praktik pembentukan satuan tugas tersebut dapat diterapkan di daerah lain dengan menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing. Dengan dukungan lintas instansi, pelaksanaan aturan Kawasan Tanpa Rokok diharapkan tidak hanya berhenti pada penerbitan regulasi.

Dalam kesempatan itu, Bima juga mengapresiasi inisiatif Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (BSPH) yang mendukung penguatan upaya pengendalian tembakau. Ia menilai kerja sama berbagai pihak perlu terus diperluas, termasuk melalui penguatan pusat pemantauan untuk mengidentifikasi perkembangan situasi dan potensi intervensi industri terhadap kebijakan pengendalian tembakau.

"Mari kita perkuat dan tingkatkan kolaborasi serta kerja sama," pungkasnya.