Penurunan Foto Gibran: DPRD Jabar Belum Keluarkan Instruksi

BANDUNG -- DPRD Jawa Barat menegaskan belum mengeluarkan instruksi kelembagaan untuk menurunkan foto Wakil Presiden ke-14 Gibran Rakabuming Raka di lingkungan kantor parlemen daerah tersebut, dan memilih menunggu kepastian resmi proses konstitusional di tingkat pusat.

Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Goena seusai menerima audiensi Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat di DPRD Jawa Barat, Bandung, Kamis, menyatakan bahwa pihaknya menghormati seluruh tahapan ketatanegaraan yang tengah berlangsung dan tidak ingin mendahului keputusan resmi terkait Gibran berhenti sebagai Wakil Presiden.

"Kalau misalnya ada pihak-pihak yang menurunkan foto wakil presiden, itu menurut saya tindakan pribadi ya, jadi bukan institusi," kata Buky.

Buky menjelaskan, surat pernyataan sikap dari Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat soal dukungan terhadap Hak Menyatakan Pendapat DPR tersebut, sebenarnya telah diterima pihak sekretariat dewan sehari sebelum munculnya informasi resmi mengenai berhentinya Gibran.

"Sebetulnya surat dari teman-teman ini kan sampai kemarin, jadi sebelum Pak Gibran berhenti sebagai Wapres. Tetapi intinya memang salah satunya adalah meminta Pak Gibran untuk berhenti, kemudian meminta DPR MPR segera memprosesnya," ujar Buky.

Kendati DPRD Jabar tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan atas persoalan yang menjadi ranah pemerintah pusat, Buky memastikan lembaga legislatif tingkat provinsi tetap berkewajiban menampung dan meneruskan aspirasi publik seperti dari masyarakat sipil Jabar ini, kepada para pemangku kebijakan di Senayan.

Di lokasi yang sama, Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan menekankan pentingnya membangun kesepahaman dan musyawarah antarkekuatan politik dalam menghadapi proses pergantian kepemimpinan nasional agar keputusan strategis yang diambil tidak dilakukan secara sepihak.

Menurut Iwan, dinamika yang terjadi harus menjadi bahan evaluasi penting dalam menentukan sosok pendamping Presiden Prabowo Subianto selanjutnya agar mampu memperkuat stabilitas jalannya roda pemerintahan dan tidak memunculkan persoalan baru.

"Pengalaman yang terjadi kemarin jangan terulang dan dapatkan tandemnya Pak Prabowo yang mendukung proses berlangsungnya pemerintahan Pak Prabowo," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa DPRD Jabar mendukung penuh setiap proses yang berjalan sesuai koridor aturan demi memastikan penyelenggaraan negara tetap memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

"Jadi yang saling menguatkan di antaranya dan kita pasti mendukung satu hal yang ini tuh pemerintahan harus tetap berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat," katanya.

Sementara itu, perwakilan Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat Andri P Kantaprawira dalam audiensi tersebut mendesak agar DPR dan MPR menjalankan mekanisme penggantian wakil presiden secara ketat mengacu pada Pasal 7 dan Pasal 8 UUD 1945 serta Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Selain aspek kepatuhan konstitusional, aliansi menuntut agar penentuan figur pengganti Gibran nantinya benar-benar mempertimbangkan kepentingan bangsa dengan memilih sosok yang memiliki kapasitas teknokratis serta keberpihakan kepada rakyat, bukan sekadar mengakomodasi kepentingan politik semata.

Sebelumnya, Wapres ke-14 RI Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatannya dan telah menyerahkan langsung surat kepada pimpinan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis ini, seraya meminta agar permohonan tersebut segera diproses.

Merespons penyerahan surat itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan bahwa pimpinan MPR segera menindaklanjutinya melalui rapat pimpinan sebelum menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD guna menentukan langkah konstitusional berikutnya.