Ini Kriteria Wapres Ideal Menurut PDIP Usai Gibran Mundur

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan wakil presiden baru yang ideal harus memiliki ikatan penuh dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Bisa memahami karakter Presiden dan menempatkan sekaligus tahu diri sebagai wapres," ucap Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Said Abdullah dalam keterangan di Jakarta, Jumat (13/11).

Menurutnya, sosok ideal itu bisa dari kelompok politik yang besar di parlemen, bahkan kalau perlu yang terbesar di parlemen, tetapi memiliki kecakapan dan rekam jejak di pemerintahan sehingga pengalamannya bisa digunakan untuk membantu Presiden menyukseskan pemerintahannya.

Namun, satu hal yang sangat penting, kata dia, meskipun dari kelompok politik, sosok tersebut tidak menjadi pesaing atau matahari kembar kepemimpinan nasional.

Selain itu, Said berharap duet tersebut bisa kembali dalam satu pasangan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 agar jejak keberhasilan pembangunan lebih terasa oleh rakyat.

Di sisi lain, diharapkan sang wapres baru nantinya mampu melengkapi sisi kepemimpinan nasional, seperti membantu merumuskan peta masalah strategis sekaligus memberikan jalan keluar untuk Presiden, baik dalam jangka pendek maupun menengah, namun tetap dalam kredo politik Presiden.

Opsi tersebut, menurut Said, merupakan yang paling ideal karena pemerintahan bisa lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan mendasar rakyat, mampu menghadapi berbagai tantangan global, bahkan menjadikan kepemimpinan nasional sebagai kekuatan strategis pembangunan.

Namun, ia menegaskan semuanya akan kembali ke Presiden, sebagai orang yang paling memahami hal yang dibutuhkan dalam memimpin bangsa pada 3 tahun ke depan.

"Setidaknya dari perjalanan dua tahun pemerintahan yang dipimpinnya dan tantangan masalah yang harus diselesaikan ke depan," tuturnya.

Gibran Rakabuming Raka telah mengajukan diri berhenti sebagai wakil presiden pada Kamis (12/12), sehingga kini jabatan wapres kosong.

Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

Dengan demikian, sebelum 12 Januari 2027, Indonesia sudah harus memiliki wakil presiden baru.