Ketua IPMG Dr. Ait-Allah Mejri, dalam Forum Diskusi Pemangku Kepentingan yang diadakan di Jakarta pada hari Kamis (12/12). (Haryo Brono – Ko

JAKARTA – Perkumpulan 27 perusahaan farmasi berbasis riset International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG), mengadakan Forum Diskusi Pemangku Kepentingan untuk pertama kalinya. Acara ini dihadiri lebih dari 200 pemangku kepentingan yang mewakili kelompok pasien, asosiasi medis, institusi publik, akademisi, perusahaan farmasi dan alat kesehatan, dan lainnya.

Forum diskusi tersebut membahas peran penting obat dan vaksin inovatif dalam mewujudkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mentransformasi lanskap kesehatan di Indonesia. Obat dan vaksin inovatif lebih dari sekadar sarana kesehatan tapi juga berperan sebagai katalis untuk kemajuan sosial-ekonomi.

Dengan mencegah dan mengobati penyakit, obat dan vaksin inovatif mengurangi beban kesehatan, meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Selain itu mendorong investasi dalam penelitian dan pengembangan di sektor kesehatan.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menegaskan komitmen BPOM terhadap tujuan ini. Dalam hal produk kesehatan seperti obat dan vaksin inovatif, diakui memang memiliki banyak pekerjaan rumah salah satunya mempercepat proses registrasi di Indonesia.

“Selama ini, kita membutuhkan lebih dari 300 hari kerja untuk menyetujui satu produk obat dan vaksin inovatif. Saat ini kami di BPOM berkomitmen untuk mempersingkatnya menjadi 90 hari saja. Hal itu sudah berhasil kami lakukan untuk dua produk anti kanker, dan akan kami lanjutkan untuk produk-produk lainnya,” ujar dia di Jakarta pada hari Rabu (12/12).

Selain itu, BPOM juga berkomitmen untuk mendukung inovasi dan kolaborasi dengan bekerjasama bersama 53 universitas terkemuka di Indonesia. pihaknya paham bahwa untuk mendapatkan produk obat dan vaksin baru membutuhkan proses yang sangat panjang dari riset dan pengembangan, hingga sertifikasi dan distribusi.

“Oleh karena itu, kami berharap universitas ini bisa memberi berbagai ide penelitian baru yang bisa dikembangkan di level industri yang memiliki fasilitas penelitian yang mumpuni sehingga bisa mendukung ekosistem inovasi di bidang kesehatan,” paparnya.

Disamping itu, BPOM juga melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan status pengakuan dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebagai regulator dengan tingkat kematangan level 4 (maturity level 4) pada tahun 2025 dengan memperkuat peran BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat.

Wakil Ketua IPMG Evie Yulin, memperkuat komitmen industri untuk terus berkolaborasi. IPMG berkomitmen untuk bermitra dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas kesehatan.

“Selama lebih dari lima dekade, perusahaan anggota IPMG telah melakukan beragam kontribusi termasuk transfer teknologi dan pengetahuan, pengembangan kapasitas tenaga kesehatan, penyediaan lapangan kerja, edukasi kesehatan masyarakat, peluncuran program keberlanjutan lingkungan, dan memastikan ketersediaan obat dan vaksin yang diperlukan saat pandemi dan krisis kesehatan lainnya."

Ketua IPMG Dr. Ait-Allah Mejri meluncurkan lima pilar manifesto IPMG yang komprehensif, yakni pertama pembentukan Tim Kerja “Strategi Nasional untuk Obat dan Vaksin Inovatif.” Kedua peninjauan kriteria pengadaan obat dan vaksin yang lebih efektif secara biaya.

Ketiga percepatan penilaian teknologi kesehatan (HTA). Keempat penguatan Kerangka Regulasi (BPOM). Kelima prioritisasi pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan (More Money for Health, More Health for Money)

”Manifesto IPMG merupakan visi bersama dalam memperkuat upaya pemerintah untuk strategi farmasi nasional, utamanya dalam mengedepankan inovasi dan memastikan akses bagi seluruh pasien di Indonesia. Untuk itu, dalam forum ini kami mengundang para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam menyusun call to action dari manifesto ini," ujarnya.

Manifesto diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia-Pasifik, memperkuat infrastruktur kesehatan, dan menciptakan sistem kesehatan yang transparan, efisien, dan berkelanjutan.