Bappenas Dorong Pendanaan Terpadu Pemerintah-Swasta untuk Percepat Transformasi Ekonomi Digital

Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menilai pendanaan terpadu menjadi hal penting dalam upaya mendorong transformasi digital, khususnya kontribusi ekonomi digital terhadap perekonomian nasional.

“Digitalisasi di berbagai sektor diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan inovasi sehingga memperkuat kontribusi ekonomi digital terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Sekretaris Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Rolly Rochmad Purnomo di Jakarta, Rabu (21/10).

Ia mengatakan strategi dukungan dari aspek pendanaan transformasi digital pada tahun 2027 ditekankan pada keterpaduan sumber pemerintah, BUMN, BUMD, swasta, serta kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

“Dilengkapi dengan instrumen seperti blended finance, pembiayaan berkelanjutan, dan pembiayaan berbasis hasil,” ujar Rolly.

Lebih lanjut, ia mengatakan keselarasan kebutuhan pusat dan daerah menjadi penting agar pendanaan terhubung dengan kebutuhan serta hasil pembangunan.

Untuk sektor digital, umumnya, sebagian besar berasal dari pendanaan sektor swasta atau nonpemerintah. Sementara itu, pendanaan pemerintah akan berfokus pada wilayah non-komersial termasuk wilayah 3T.

“Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah dalam memberikan insentif fiskal dan nonfiskal agar menarik investasi sektor digital termasuk keselarasan regulasi pusat dan daerah agar menjamin kepastian hukum dan investasi,” kata Rolly.

Di sisi lain, ia mengatakan ekosistem teknologi baru (emerging technology) juga penting karena menjadi potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital.

“Salah satunya yaitu melalui adopsi kecerdasan artifisial (AI) yang berpotensi dalam mempercepat kebutuhan ekonomi digital dengan meningkatkan produktivitas, mendorong efisiensi dan membuka ruang inovasi di berbagai sektor strategis,” ujar dia.

Pada sektor keuangan, pendidikan dan kesehatan, Rolly mengatakan pemanfaatan AI diarahkan untuk memperbaiki proses bisnis serta kualitas layanan.

Namun, potensi tersebut tidak terwujud hanya dengan menghadirkan teknologi. Ia menilai diperlukan kebutuhan infrastruktur digital, data yang berkualitas, literasi digital yang memadai, dan pendanaan yang terpadu agar penerapannya sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

“Oleh karena itu, percepatan adopsi kecerdasan artifisial perlu berjalan bersama penguatan infrastruktur digital, tata kelola data, dan keamanan, sehingga penerapannya dapat dioptimalkan secara bertanggung jawab,” kata Rolly.