Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Genjot Sistem Pembayaran Digitalisasi pada 2025, Berikut Strategi BI

📅 Minggu, 01 Des 2024, 16:30 WIB | Oleh: Tim Penulis
Genjot Sistem Pembayaran Digitalisasi pada 2025, Berikut Strategi BI Doc: ANTARA/M. Baqir Idrus Alatas.
Ket. Arsip - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pasca mengikuti acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024 di Gedung BI, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Wariyo menyatakan bahwa pihaknya bakal mengakselerasi sistem pembayaran digitalisasi pada 2025.

“Di sistem pembayaran digitalisasi, terus kami akselerasi pada 2025 sesuai blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025-2030 yang kami luncurkan 1 Agustus 2024 yang lalu melalui 5 inisiatif, (yaitu) pengembangan infrastruktur, industri, inovasi, internalisasi dan rupiah digital, dengan semboyan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa,” ujarnya dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024 di Gedung BI, Jakarta, dikutip Sabtu (30/11).

Pertama adalah pengembangan infrastruktur sistem pembayaran BI-FAST akan dikembangkan dan terkoneksi dengan fast payment industry, kemudian modernisasi BI-RTGS (Real-Time Gross Settlemen) yang multi-currency dan standar nasional.

Demikian juga pengembangan pusat data transaksi pembayaran dengan Payment ID dan BI-Payment Info.

Upaya kedua yaitu konsolidasi industri sesuai kemampuan transaksi, interkoneksi, kompetensi, manajemen risiko dan infrastruktur dengan klasifikasi Pelaku Sistem Pembayaran (PSP) utama dan non-utama.

Ketiga, inovasi QRIS diperluas dengan target 58 juta pengguna dan 40 juta merchant.

“Kami juga akan berkolaborasi dengan ASPI (Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia) untuk mendirikan Bank Indonesia Digital Innovation Center atau BIDIC,” kata Perry.

Selanjutnya, kerjasama QRIS dengan sejumlah negara bakal diperluas ke negara-negara di Asia dan Timur Tengah seperti Jepang, Korea, dan Uni Emirat Arab, maupun dengan sejumlah negara lain.

Terakhir ialah eksperimentasi lanjutan rupiah digital sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia.

“Elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah juga kami akan teruskan untuk penyaluran bantuan sosial maupun juga untuk Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah,” ungkap dia.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
Advertisement
jakartafair2026

Ekonomi
KKP Jaga Kredibilitas Penge...
Megapolitan
Parah, Kualitas Udara Jakar...
Sebanyak 34.000 Bungkus Nasi Dibagikan dalam Tradisi Buka Luwur Sunan Kudus

Sebanyak 34.000 Bungkus Nasi Dibagikan dalam Tradisi Buka Luwur Sunan Kudus

25 Jun 2026
Pilihan Pembaca
# 2
Masa Depan Bursa Dipertaruhkan
📅 Kamis, 25-Jun-2026
# 2
Masa Depan Bursa Dipertaruhkan
📅 Kamis, 25-Jun-2026
Masa Depan Bursa Dipertaruhkan
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.