UMKM Harus Dilibatkan dalam Makan Bergizi Gratis

Program MBG bisa menggerakkan ekonomi daerah dengan melibatkan UMKM, koperasi, maupun BUMDes sebagai penyedia pasokan pangan maupun proses pengolahannya.

JAKARTA – DPR RI meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mempersiapkan strategi guna memastikan agar kelancaran dalam pengadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini harus memberi manfaat bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), badan usaha milik desa (BUMDes) dan masyarakat desa.

"Kami ingatkan LKPP untuk memastikan keterlibatan pelaku UMKM dan BUMDes dalam belanja pengadaan," tegas anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, di Jakarta, Senin (25/11).

Peran LKPP juga dibutuhkan untuk memitigasi risiko dalam belanja pengadaan agar penggunaan anggarannya tetap efisien, akuntabel, dan transparan. "Sekaligus, mencegah potensi penyalahgunaan di kemudian hari,” ujarnya.

Puteri menilai Program MBG nantinya bisa menggerakkan ekonomi daerah dengan melibatkan pelaku UMKM, koperasi, maupun BUMDes sebagai penyedia pasokan pangan maupun proses pengolahannya. Apalagi, menurut penelitian Indef (Institute for Development of Economics and Finance) menunjukkan selama percobaan program ini terbukti dapat meningkatkan rata-rata pendapatan bersih UMKM sebesar 33,68 persen per bulan, serta peningkatan jumlah pegawai hingga tiga orang.

“Artinya, jika dijalankan dengan benar, pastinya makin banyak UMKM yang sejahtera dan makin banyak lapangan kerja yang tercipta. Termasuk menciptakan pasar baru yang menyerap produk-produk yang selama ini dihasilkan UMKM, koperasi, maupun BUMDes. Untuk itu, LKPP perlu memastikan hal tersebut dalam pengadaan program ini,” jelas Puteri.

Adapun LKPP turut mempersiapkan program MBG pada 2025. Persiapan ini di antaranya melalui pendampingan penyusunan petunjuk teknis dan tata kelola pengadaan, pengembangan kompetensi pegawai, hingga Coaching Clinic pendaftaran BUMDes.

Puteri mengapresiasi dukungan LKPP dalam mempersiapkan program MBG. Program yang baik ini tentu perlu dikawal sebaik mungkin agar pelaksanaannya berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan tepat manfaat.

Lakukan Pelatihan

Deputi bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP, Sarah Sadiqa, menyampaikan LKPP sudah melakukan pelatihan kepada 900 pelaku usaha yang nantinya terlibat sebagai penyedia dalam Program MBG.

“Target ke depannya ada 3.000 yang harus dilatih dan siap belanja. Kami lakukan serentak pelatihan dan onboarding. Kita langsung undang koperasi, BUMDes, dan Ibu-ibu PKK. Kita beritahu bagaimana cara masuk e-catalogue. Bahkan hari itu juga, kita bantu siapkan onboarding dalam sistem. Jadi, kita bisa lihat berapa banyak pelaku usaha yang siap jadi penyedia,” urai Sarah.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, mengingatkan pemerintah desa dan pihak terkait lainnya agar tidak membiarkan desa hanya menjadi penonton pelaksanaan Program MBG.