Inflasi Jelang Akhir Tahun Terus Dikawal

JAKARTA – Badan Pangan Nasional/ National Food Agency (Bapanas/ NFA) berkomitmen memperkuat program stabilisasi pangan sebagai upaya pengendalian inflasi pangan khususnya menjelang akhir 2024. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bapanas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (19/11).

"Dalam Rancangan Awal RPJMN 2025 – 2029 (Tahap I), Badan Pangan Nasional siap berkontribusi penuh dalam 2 Prioritas Nasional yang dijabarkan dalam 3 Program Prioritas, yaitu Swasembada Pangan, Pengendalian Inflasi, serta Ekosistem Ekonomi Sirkular," ungkap Arief.

Dengan inflasi nasional Oktober 2024 yang terkendali pada tingkat 1,71 persen (yoy), kontribusi komoditas pangan seperti beras sebesar 0,15 persen (yoy) tetap menjadi perhatian utama untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

Untuk itu, melalui program penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang digunakan untuk intervensi stabilisasi pangan berupa penyaluran bantuan pangan beras dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), diharapkan inflasi terjaga sesuai target pemerintah di kisaran 2,5 persen plus minus satu.

"Khususnya di momentum akhir 2024 ini tentunya upaya stabilisasi pangan khususnya di daerah yang kenaikan harga pangan cukup tinggi tentu intervensinya juga kita makin tingkatkan. Tapi secara umum program beras SPHP terus kita gencarkan, begitu juga dengan Gerakan Pangan Murah yang berkolaborasi dengan pemda di seluruh Indonesia, dan jangan lupa juga masih ada satu kali bantuan pangan beras pada Desember mendatang,” ungkap Arief.

Penyaluran Bantuan

Sepanjang 2024, bantuan pangan telah diberikan selama 9 bulan kepada 22 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dengan besaran 10 kg per KPM. Sementara untuk bantuan pangan daging ayam dan telur ayam digelontorkan untuk 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS) selama 6 bulan.

Sedangkan realisasi penyaluran beras SPHP hingga 15 November 024 telah mencapai 1,268 juta ton beras, dan Gerakan Pangan Murah (GPM) telah dilaksanakan sebanyak 8.651 kali di 514 kabupaten/ kota dan 38 provinsi.

Adapun jumlah stok beras yang ada di Bulog dalam kondisi yang aman dan cukup mencapai 1,5 juta ton yang tersebar di seluruh gudang perum Bulog.

Dengan langkah-langkah tersebut, Bapanas optimistis dapat menjaga kestabilan harga dan ketahanan pangan nasional. Hal itu selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya pengelolaan pangan nasional secara berkelanjutan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif.