Pemerintah Jamin Stok Aman Hadapi Risiko Shortage Beras Tahun Depan

JAKARTA - Pemerintah memastikan cadangan beras yang cukup untuk mengatasi kondisi shortage atau penurunan hasil panen padi pada periode Januari-Februari tahun depan. Penurunan produksi itu biasanya disebabkan oleh musim hujan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyampaikan shortage beras merupakan siklus yang biasa terjadi di luar masa panen raya. Menurutnya, Januari dan Februari 2024, merupakan puncak shortage beras.

"Tidak usah khawatir, stok kita di Bulog terakhir 2 juta ton," kata Zulkifli usai Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, Senin (11/11).

Selama periode Januari-Februari, produksi beras di Indonesia hanya sekitar 1 juta ton hingga 2,5 juta ton. Sementara saat masuk musim panen bisa mencapai 3,5 juta ton.

Tahun ini, kuota total impor beras mencapai 3,6 juta ton dan masih tersisa 850 ribu ton atau belum masuk ke Indonesia.

Zulkifli menyebut, sisa kuota impor beras tersebut tidak akan masuk seluruhnya pada akhir tahun dan baru akan dikirimkan pada 2025.

"Yang 500 ribu (ton) diusahakan sampai Desember (2024, masuk). Jadi sisanya sedikit kan, (350 ribu ton) akan dilanjutkan tahun depan," ujarnya.

Sebelumnya, Zulkifli memastikan tidak ada kebijakan untuk penambahan impor beras baru hingga akhir 2024.

Zulkifli di sela peninjauan stok beras di kawasan pergudangan Bulog Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (4/11), mengatakan bahwa tidak ada impor baru hingga akhir tahun, namun lebih kepada pemenuhan kuota impor tahun 2024.

Menko Pangan juga memastikan stok beras aman dan mencukupi hingga Desember 2024, guna menjaga kestabilan pasokan dan harga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dia menyebutkan stok beras Bulog di salah satunya di Gudang Jakarta mencapai 140 ribu ton, sedangkan gudang yang dimiliki Bulog lebih dari 1.508 gudang di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat dan pedagang untuk tidak khawatir terhadap pasokan beras, karena pemerintah telah mengupayakan langkah-langkah optimal demi menjaga ketersediaan dan kestabilan harga beras.