Yusril Sebut KUHP Baru Tidak Kedepankan Hukum Penjara

Maka dari itu, kata dia, salah satu bentuk reformasi yang akan diprioritaskan pada pemerintahan baru ini, yakni melalui implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Dalam KUHP baru tersebut, kata Prof. Yusril, berbagai tindakan hukum yang diatur sudah disesuaikan dengan jenis tindak pidana saat ini. Kemenko H2IP akan mengajukan lima rancangan undang-undang (RUU) untuk melaksanakan KUHP baru itu.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra setelah wawancara khusus bersama ANTARA di Jakarta, Selasa (5/11).

“Ini tugas yang sangat mendesak karena hukum kita ingin masuk ke suasana baru, menggunakan hukum pidana baru. Dengan demikian, tidak ada kesan Indonesia sudah lama merdeka, tetapi masih pakai hukum Belanda. Kita sudah punya hukum baru,” tutur dia. Ant/S-2