Menuju COP 29, Menakar Ambisi Iklim Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain berfokus pada upaya pengurangan emisi, pemerintah juga perlu memberikan perhatian pada aksi adaptasi. Tujuannya untuk membantu masyarakat rentan menghadapi dampak negatif iklim yang sudah dirasakan saat ini.

Menurut hasil COP 26 di Glasgow, Skotlandia, negara-negara anggota didorong untuk menyeimbangkan aksi mitigasi dan adaptasi menjadi 50:50 termasuk untuk pendanaannya.

Namun, Indonesia masih memiliki kecenderungan untuk menitikberatkan alokasi anggaran untuk mitigasi. Menurut laporan dari Badan Kebijakan Fiskal tahun 2023, komposisi anggaran tahun 2019 dan 2020 paling banyak untuk mitigasi yaitu sebesar Rp54,35 triliun dan Rp41,65 triliun, sedangkan untuk adaptasi hanya Rp39,2 triliun dan Rp33,3 triliun.

Pada 2021, komposisi alokasi anggaran adaptasi meningkat drastis dibandingkan mitigasi, yaitu Rp94,01 triliun untuk adaptasi dan Rp12,34 trilun untuk mitigasi. Peningkatan yang signifikan ini berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengalokasikan Rp88,4 triliun untuk adaptasi pada 2021.

Peningkatan signifikan terjadi karena adanya perubahan penandaan anggaran. Pendanaan untuk preservasi dan konstruksi jalan serta jembatan yang semula ditandai sebagai aksi mitigasi, diubah menjadi aksi adaptasi pada 2021.

Dengan demikian, sebenarnya tidak ada penambahan anggaran secara signifikan untuk peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat rentan.

Langkah aksi menuju COP 29

Pemerintahan baru Prabowo-Gibran perlu mematok target iklim Indonesia yang lebih ambisius, misalnya target untuk net zero pada 2050 atau bahkan lebih cepat.

Pemerintah juga perlu memasukkan program pengakhiran PLTU dalam komitmen terbaru. Harapannya, program ini dapat diawasi bukan hanya oleh pemangku kepentingan di level nasional tetapi juga internasional.

Prabowo juga perlu meningkatkan ambisi untuk memperkuat ketahanan menghadapi perubahan iklim dalam komitmen terbaru. Pemerintah perlu menyadari bahwa adaptasi sama pentingnya dengan mitigasi perubahan iklim.

Untuk mencapai COP 29 yang lebih inklusif, Prabowo perlu menggali sebanyak-banyaknya aspirasi dari pemangku kepentingan di level nasional dan lokal. Ini termasuk dari aktivis lingkungan dan kelompok rentan seperti petani, perempuan, anak muda, masyarakat adat, dan masyarakat miskin. Sembari berpartisipasi dan mengumumkan janji-janji dalam COP, pemerintah perlu mendengar sekaligus menjamin keamanan mereka ketika menyampaikan aspirasi.

Stanislaus Risadi Apresian, Assistant Professor of International Relations, Universitas Katolik Parahyangan

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.