Menuju COP 29, Menakar Ambisi Iklim Pemerintahan Prabowo-Gibran

Stanislaus Risadi Apresian, Universitas Katolik Parahyangan

Dunia akan menggelar konferensi iklim (COP 29) di Baku, Azerbaijan, pada 11-12 November mendatang. Ini sekaligus menjadi konferensi negara peserta pertama bagi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, untuk menunjukkan seberapa ambisius aksi iklim Indonesia kali ini di kancah internasional.

Pertanyaan kemudian muncul: apakah pemerintahan baru ini hanya melanjutkan komitmen iklim Indonesia pada di masa Presiden Jokowi? Adakah gebrakan baru yang lebih ambisius untuk mengejar target penurunan emisi dan adaptasi sesuai kesepakatan konferensi?

Kerangka aksi menuju COP 29

Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita perlu melihat lagi keputusan COP 28 di Dubai, Uni Emirat Arab, tahun lalu, dan kerangka aksi Presidensi COP 29.

Salah satu poin penting dari COP 28 adalah perjanjian yang mensinyalkan “beginning of the end” alias awal dari babak akhir era bahan bakar fosil. Kesepakatan ini mengisyaratkan bahwa negara-negara di seluruh dunia wajib mengakhiri ketergantungannya terhadap bahan bakar fosil sebagai sumber energi.

Ini penting agar negara-negara dapat memangkas emisi karbon sebesar 43% pada tahun 2030 dibandingkan dengan jumlah emisi tahun 2019 sebagai patokan.

Namun, alih-alih berkurang, emisi Indonesia kemungkinan besar akan terus meningkat karena penggunaan batu bara yang masih dominan dalam pembangkit listrik.

Menurut data Dewan Energi Nasional (DEN), bauran energi nasional 2023 masih didominasi oleh batubara yaitu sebesar 40,46%, diikuti oleh minyak bumi (30,18%), gas bumi (16,28%), dan energi baru terbarukan (13,09%). Batu bara juga masih mendominasi pasokan bahan bakar untuk pembangkit listrik yaitu sebesar 67%.

Menuju COP 29, Presidensi Azerbaijan telah menyiapkan tiga kerangka aksi yang perlu diperhatikan oleh negara-negara anggota. Pertama. adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar lagi, yakni mencegah pemanasan bumi tidak lebih dari 1,5°C pada 2030 dengan mengurangi emisi secara mendalam, cepat, dan berkelanjutan.

Kedua, rencana Presidensi COP 29 berdasarkan pada dua pilar paralel yaitu peningkatan ambisi iklim dan mewujudkannya menjadi aksi nyata dalam pengurangan emisi, adaptasi iklim, serta kompensasi kerugian dan kerusakan loss and damage.

Ketiga, Presidensi COP 29 juga berupaya untuk memastikan konferensi yang inklusif—melibatkan sebanyak-banyaknya pemangku kepentingan internasional dan mendengar semua suara serta aspirasi.

Visi Prabowo dan komitmen iklim Indonesia

Pemerintahan Prabowo-Gibran idealnya membuat kebijakan yang berkaca pada hasil kesepakatan COP 28 dan kerangka COP 29. Harapannya, posisi Indonesia dapat semakin relevan dalam proses negosiasi iklim di Azerbaijan dan selanjutnya.