Bekasi Harapkan Desa Punya Lumbung Pangan

BEKASI - Untuk mencegah kerawanan pangan masyarakat terutama yang tidak mampu, tiap desa didorong memiliki lumbung pangan. Ini juga sejalan dengan program pemerintah menurunkan angka stunting.

"Kita sudah sosilisasikan untuk 23 kecamatan. Jadi, tiap kecamatan mengirim satu desa. Kemudian, kita beri pengarahan agar desa tersebut memiliki lumbung pangan," ujar Kabid Kerawanan Pangan dan Sumber Daya Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi, Dedi Supriadi Rabu (23/10).

Lebih lanjut dijelaskan, nantinya diharapkan semua desa memiliki lumbung pangan untuk ketahanan pangan desa tersebut. Warga yang bisa mengakses atau membeli pangan dari lumbung tersebut adalah masyarakat desa yang bersangkutan. "Jadi, desa lain tidak bisa membeli," tandas Dedi.

Untuk mengawalinya, Dedi menargetkan satu kecamatan memiliki satu desa yang punya lumbung pangan. Dengan kata lain, satu desa dengan ketahanan pangan. Itu prioritas untuk desa yang saat ini sering mengalami kerawanan pangan.

"Kan desa itu memiliki alokasi anggaran 20 persen untuk ketahanan pangan yang selama ini lebih banyak untuk pemberdayaan seperti ternak kambing atau ikan. Kita mau alokasi dana tersebut fokus saja untuk ketahanan pangan sseperti menggandeng Bulog," jelasnya.

Menurut Dedi, Bulog bukan hanya menyediakan beras, tetapi bisa juga sembako. Dinas sudah koordinasi dengan Bulog. Menurutnya, Bulog sudah siap. Nanti desa-desa MoU dengan Bulog. DKP, dan DPMD menjadi pendampingnya.

Mantan Kepala UPTD Pasar Induk Cibitung ini menambahkan, meski begitu dia mengaku saat ini ada 10 desa di Kabupaten Bekasi tiap tahun mendapat bantuan pangan atau gabah kering giling dari Pemkab Bekasi melalui Dinas Ketahanan Pangan. Kegiatan ini sudah berjalan dua tahun.

Ini akan lebih baik jika desa-desa juga memiliki lumbung pangan dari alokasi anggaran desa sendiri. Tinggal mekanismenya saja. Misalnya, alokasi dibahas melalui musyawarah desa, sehingga semua stakeholder desa merumuskan dan mengawal realisasi lumbung pangan tersebut.

Kemudian data penerimanya tentu perangkat desa seperti RT dan RW lebih paham warganya yang membutuhkan bantuan pangan tersebut. wid/G-1