Desa Jadi Magnet Baru, Tren Cari Kerja di Jabar Berubah Arah

BANDUNG – Tren mencari kerja yang mulai bergeser ke desa mencerminkan perubahan struktur ekonomi dan preferensi tenaga kerja.

Peningkatan konektivitas digital, berkembangnya sektor ekonomi lokal, serta dorongan program pemerintah seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi membuat desa tidak lagi identik dengan keterbatasan peluang kerja.

Justru, muncul alternatif sumber penghasilan baru dari sektor pertanian modern, UMKM, hingga ekonomi kreatif berbasis lokal.

Dari sisi biaya hidup, desa menawarkan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan kota, sehingga tekanan finansial pekerja dapat berkurang.

Selain itu, fenomena kerja jarak jauh (remote working) memungkinkan sebagian tenaga kerja tetap terhubung dengan pasar yang lebih luas tanpa harus bermigrasi ke perkotaan. Hal ini mengurangi urbanisasi sekaligus mendorong pemerataan ekonomi.

Namun, pergeseran ini tetap menghadapi tantangan, terutama terkait kualitas infrastruktur, akses pasar, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Tanpa penguatan pada aspek tersebut, potensi desa sebagai pusat pertumbuhan baru bisa terhambat. Dengan kata lain, tren ini membuka peluang, tetapi membutuhkan dukungan kebijakan yang konsisten agar berkelanjutan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mengungkapkan peta ketenagakerjaan Jawa Barat mengalami pergeseran paradigma dengan angka pengangguran termasuk di desa, kini tak lagi melulu dipandang sebagai rapor merah, melainkan sinyal aktifnya masyarakat desa dan perempuan dalam memburu peluang kerja di daerah asal.

Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati di Bandung, Selasa (5/5) mengungkapkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jabar per Februari 2026 secara umum membaik dengan berada di angka 6,64 persen atau 1,79 juta orang, turun 0,1 persen poin dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Namun, di balik penurunan tipis tersebut, Ari memberikan sorotan menarik terkait fenomena meningkatnya pencari kerja di wilayah pedesaan yang kini mulai menahan laju urbanisasi ke pusat industri.

"Sekarang orang tidak sepenuhnya mencari pekerjaan ke kota. Mereka bertahan mencari pekerjaan di desa. Peningkatan pengangguran di pedesaan ini sebetulnya peluang dan potensi, artinya masyarakat pedesaan sudah mulai aktif di pasar kerja," ujar Ari.

Menurut dia, kenaikan TPT di desa tidak selalu berkonotasi negatif. Hal ini menandakan adanya lonjakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), terutama dari kaum perempuan yang mulai keluar dari aktivitas rumah tangga untuk mencari pekerjaan atau merintis usaha baru di desa.

"TPT naik tidak selalu negatif. Artinya orang-orang yang aktif di pasar kerja meningkat, baik mencari pekerjaan maupun menyiapkan usaha baru," ucapnya.

Meski kondisi membaik dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 110,19 ribu orang dalam setahun terakhir, Ari memperingatkan tantangan besar berupa disparitas atau ketimpangan ekonomi antarwilayah di Jawa Barat yang masih lebar.

Ia menekankan pentingnya penguatan lembaga ekonomi di tingkat desa agar pusat pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah industri seperti Karawang atau Bekasi.

Tanpa strategi pemerataan yang kuat, beban pengangguran akan terus berpindah dan sulit dituntaskan.

"Kita masih ada disparitas, baik dari sisi ekonomi maupun pengangguran. Kalau tidak ditangani, orang akan terus lari ke wilayah tertentu seperti pusat industri. Maka, penguatan aktivitas ekonomi di desa menjadi sangat penting agar disparitas berkurang," tuturnya.

BPS Jabar mencatat dari 26,89 juta angkatan kerja di Jabar, sektor Perdagangan Besar dan Eceran masih menjadi "penyelamat" utama dengan menyerap 21,81 persen tenaga kerja. Disusul sektor Industri (18,32 persen) dan Pertanian (15,57 persen).

Dilihat dari statusnya, pasar kerja Jabar masih didominasi sektor informal sebesar 55,80 persen (14,01 juta orang), sementara pekerja formal tercatat 44,20 persen (11,09 juta orang).

Sedangkan dari sisi pendidikan, mayoritas penduduk bekerja masih didominasi lulusan SD sebanyak 8,58 juta orang (34,18 persen), sementara lulusan sarjana (S1-S3) baru mencapai 11,31 persen.