Anggaran Jumbo, Jakarta Harus Mampu Tangani Persoalan Sampah

Penanganan Sampah

Alokasi anggaran pengelolaan sampah jumbo, 2,7 triliun belum tentu mampu menyelesaikan permasalahan sampah. Penanganan sampah di wilayah DKI Jakarta berdasarkan pandangan masyarakat dan temuan lapangan dapat dikatakan belum beres. Masih ada pembuangan sampah liar di sejumlah titik di wilayah indoor DKI, terutama di wilayah yang berbatasan dengan wilayah kabupaten/kota sekitar.

Sampah yang bocor ke pesisir pantai Jakarta utara masih cukup banyak, lebih-lebih ketika musim hujan. Sampah yang masuk ke pantai dan laut di wilayah Marunda perbatasan dengan Tarumaja Kabupaten Bekasi. Belum lagi tumpukan-tumpukan sampah yang ditemukan di kolong tol, kolong jembatan, pinggir sungai, dll.

Sementara sampah DKI yang dikirim ke TPST Bantargebang masih lumayan banyak, 7.500-7.800 ton per hari. Ketika musim banjir mencapai 12.000 ton per hari. Sampah yang mampu diolah relatif kecil, sekitar 15-20 ton per hari. Meskipun TPST Bantargebang mempunyai beberapa plant pengolahan sampah dengan teknologi Refused-derived Fuel (RDF), thermal/insinerasi, dll. Sedangkan plant pengomposan sudah mati dan penangkapan gas-gas sampah mati suri. Hampir semua zona penuh sampah dan paling lama 2 tahun akan mengalami komplikasi dan darurat.

Pembangunan plant pengolahan sampah dengan teknologi RDF menelan sekitar 1,2 triliun tak mampu memenuhi target 2.500 ton per hari. Hal ini diduga kualitas teknologinya rendah dan berulangkali rusak. Kondisi kurang memuaskan dialami insinerasi Merah Putih. Pendeknya, teknologi-teknologi yang digunakan kualitasnya rendah sehingga tidak memenuhi target.

Untuk mengatasi persoalan sampah DKI dan mengurangi ketergantungan beban TPST Bantargebang, Dinas LH DKI membangun plant pngolahan sampah di sejumlah tempat, seperti di Jagakarsa Jakarta Selatan, Pasar Induk Jakarta, khusus proyek Rorotan Jakarta Utara dengan nilai anggaran proyek Rp 1,3 triliun. Groudbreaking Rorotan dilakukan 13 Mei 2024. Targetnya mengolah sampah 2.500 ton per hari, dan menghasilkan bahan alternatif 875 ton per hari.

Dalam implementasi anggaran pembangunan proyek pengolahan, pilihan teknologi, dll masih terdapat masalah serius, berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas dalam opsi-opsi teknologi. Teknologi yang dipilih mestinya berkualitas tinggi, mampu mengolah dan merduksi sampah 80-90%, dapat mengembalikan sampah menjadi sumber daya secara ekologis dan ekonomis (prinsip circular economy).

Ada pengolahan sampai dengan teknologi Pirolisis dengan tingkat reduksi sampah 70-80 persen. Ada juga Insinerasi tingkat reduksi esampah 80-90 persen, serta pengolahan sampah teknologi Plasma Gasifikasi tingkat reduksi sampah 95-100 persen. Sekarang ini sejumlah provinsi, kabupaten/kota senang memilih teknologi RDF, katanya lebih ekonomis dan ramah lingkungan.

Kita sudah mulai berpikir maju dan modern, mulai menerapkan zero waste landfill. "According to the European Environment Agency (2013), Germany was one of the first European countries to introduce landfill limiting policies in the 1990s. These included schemes for collecting packaging waste, bio-waste and waste paper separately. By 2001, Germany recycled about 48% of its municipal waste (just above NI's current level of 46.2% (as of June 2016). This increased to 62% in 2010 (well beyon the EU 2020 target of 50%), landfilling was almost 0% and incineration 37%. Northern Ireland Assembly, Research and Information Service - Briefing Paper, Recycling in Germany, 12 January, 2017).

Pemerintah Jerman punya target sangat ambisius dalam pengelolaan sampah. " ... to achive almost complete high-quality recovery, at least of municipal waste, by 2020". Seharusnya, Indonesia pun harus punya target ambisius mengadopsi kebijakan dan langkah-langkah strategis seperti yang dilakukan Jerman, Austria. Mungkin yang terdekat dapat meniru Singapore atau Jepang. (Bagong Suyoto, 2023).

Sehingga, seperti proses RDF itu menjadi salah satu wujud implementasi Smart Enviroment, sebagai sbuah pilar kota cerdas (smart city) di Jakarta. Dengan Smart Enviroment, lingkungan di Jakarta bisa dikelola dengan bertanggungjawab dan untuk menjaga keberlanjutan. (Eva Simorangkir, 17/5/2024).

Pada era reformasi dan demokratisasi, kesadaran masyarakat untuk menuntut agar keuangan negara dikelola secara akuntabel dan transparan serta bebas dari penyelewengan dan penyalahgunaan. Keuangan negara harus dikelola secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan keuangan negara harus mengikuti ketentuan dan menghasilkan out put dan out come yang efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta harus dikelola oleh orang-orang yang berkompeten, profesional disertai pedoman yang jelas sesuai dengan azas-azas tata kelola yang baik. (BPK RI, 09/11/2013).

BPK RI berperan aktif dalam menerapkan 6 (enam) prinsip Good Governance, yaitu keterbukaan dan transparansi, tanggung gugat (Accountability), penegakan hukum dan keadilan, profesionalisme dan kompetensi, keefisienan dan keefektifan, serta komitmen pada perlindungan lingkungan hidup.