Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Pergantian Pemerintahan Momentum Perbaiki Demokrasi

📅 Sabtu, 12 Okt 2024, 01:05 WIB | Oleh: Tim Penulis
Pergantian Pemerintahan Momentum Perbaiki Demokrasi Doc: ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Ket. Arsip foto - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md saat memberikan keterangan kepada awak media di Auditorium Wisma Kemenpora, Jakarta, Rabu (9/10).

JAKARTA - Mantan Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan pergantian kepemimpinan pemerintahan di tingkat nasional merupakan momentum untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia yang saat ini tidak baik-baik saja.

"Demokrasi selalu baik beberapa waktu ketika terjadinya perubahan-perubahan yang cukup keras," kata Mahfud di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, belajar dari sejarah Indonesia bahwa setiap ada perubahan-perubahan maka demokrasi akan membaik, dan itu terbukti dari pergantian Orde Lama ke Orde Baru, begitu juga ketika dari Orde Baru ke era reformasi.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi 2008-2013 menyatakan meskipun perbaikan demokrasi terjadi, namun itu berlangsung hanya dua atau tiga tahun saja dan seterusnya kembali ke arah yang salah.

Untuk itu, kata Mahfud Md, pada momentum pergantian pemimpin ini diharapkan dapat kembali memperbaiki demokrasi yang sedang tidak baik-baik saja ke arah lebih baik lagi.

"Reformasi juga baik setelah pelengseran Orde Baru, tapi ya cuma setahun dua tahun kemudian jelek lagi. Baik itu dua atau tiga tahun, memelihara setelah itu tidak bisa dilakukan," tuturnya ketika menjadi narasumber pada acara Indonesia Integrity Forum 2024 yang diadakan Trancparency International Indonesia.

Ia mengatakan bahwa ketika hasil survei menunjukkan demokrasi Indonesia menunjukkan baik-baik saja itu sejatinya tidak begitu, mengapa? Karena survei yang dilakukan menyasar masyarakat kecil yang tidak mengetahui secara persis.

Menurut dia, cara memandang itu bukan melalui hasil survei, rakyat harus dididik, perbaikan pada tingkat elit dan orang terdidik itu lebih penting.

"Menurut saya memperbaiki demokrasi, tidak harus berpedoman kepada survei. Siapapun pemimpinnya kalau disurvei pasti hukum sudah berjalan sudah bener karena rakyat tidak tahu substansi demokrasi karena tingkat pendidikan yang kurang," kata Mahfud seperti pantauan dalam siaran langsung daring.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Nasional
Wakil Menteri Imipas Silmy ...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.