Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Transisi Pemerintahan Tidak Ganggu Penyaluran Bansos

12 Sabtu, 19 Okt 2024, 01:50 WIB | Oleh:
Transisi Pemerintahan Tidak Ganggu Penyaluran Bansos Transisi Pemerintahan Tidak Ganggu Penyaluran Bansos Doc: Antaranews
Ket. BERIKAN PAPARAN -- Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Nunung Nuryartono.

JAKARTA - Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Nunung Nuryartono, mengatakan, pihaknya mendorong kelancaran penyaluran bantuan sosial di masa transisi pemerintahan di tahun 2024. Menurutnya, penyaluran di masa pergantian presiden dan wakil presiden beserta pergantian kabinet tidak menganggu jalannya penyaluran.

"Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab Kemenko PMK sebagai kementerian koordinator sekaligus Ketua Tim Pengendali sebagaimana tertuang dalam Perpres 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non tunai," ujar Nunung, dalam keterangannya kepada awak media, di Jakarta, kemarin.

Dia menyampaikan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako harus disalurkan sesuai dengan target di tahun 2024. Untuk memaksimalkan penyaluran hingga 31 Desember 2024, Kemenko PMK mendorong koordinasi yang lebih intens antara Himpunan Bank Negara (Himbara) dengan Kementerian Sosial (Kemensos).

"Kami mengharapkan agar Himbara dan Kemensos melakukan koordinasi intensif untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat waktu dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat," jelasnya.

Nunung menekankan, pentingnya strategi jangka menengah dan panjang dalam penyaluran Bansos. Menurutnya perlu dilakukan pemetaan terkait kesiapan infrastruktur di setiap wilayah untuk penyaluran bantuan sosial.

Dia mengungkapkan, di beberapa daerah, masih ditemukan wilayah dengan infrastruktur non-tunai yang terbatas, terutama di wilayah 3T. Pemetaan ini dilakukan agar distribusi bantuan sosial bisa lebih efektif dan tepat sasaran, serta untuk memastikan bahwa setiap wilayah memiliki akses yang memadai terhadap bantuan sosial.

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, meminta pemerintah daerah untuk melakukan update data untuk peningkatan kualitas data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Inilah Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres   

Inilah Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres  

12 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.