Menkeu: Produktivitas Jadi Kunci Indonesia Keluar dari 'Middle Income Trap'

Doc: ANTARA/Hafidz Mubarak A

Ket. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pemaparan pada konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/9/2024). Menkeu melaporkan APBN pada Agustus 2024 defisit Rp153,7 triliun atau 0,68 persen terhadap PDB namun defisit tersebut masih sesuai dengan RUU APBN 2024 yakni 2,29 persen dari PDB.

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan peningkatan produktivitas menjadi cara yang ditempuh Indonesia dalam upaya keluar dari perangkap negara pendapatan menengah atau middle income trap.

Menurutnya, ini merupakan upaya berkelanjutan yang telah dimulai sejak era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto hingga era reformasi.

"Kata kuncinya adalah selalu produktivitas. Bagaimana investasi dan faktor produksi dalam negeri dapat menciptakan output yang lebih produktif dan lebih berkualitas," kata Sri Mulyani dalam International Seminar ASEAN Global Development and the Middle Income Trap and Growth Academy ASEAN, dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa (24/9).

Menkeu menekankan dengan bonus demografi berupa populasi yang besar dan relatif muda, Indonesia berpotensi memaksimalkan produktivitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Kedua aspek ini merupakan pilar utama untuk meningkatkan nilai tambah seluruh faktor produksi.

Di antara upaya yang dilakukan adalah menyediakan beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) serta meningkatkan penyediaan layanan dan alat-alat kesehatan.

Selain peningkatan kualitas sumber daya manusia, hal lain yang menjadi fokus pemerintah adalah pembangunan infrastruktur yang berkualitas.

"Indonesia sudah berinvestasi. Selama masa jabatan Presiden Jokowi, salah satu prioritas nasional yang sangat penting adalah untuk membangun infrastruktur, seperti energi, rel kereta api, jalan raya, bandara, pelabuhan, pelabuhan laut, telekomunikasi, dan yang sangat penting untuk teknologi digital," tambahnya.

Namun, keberhasilan dalam meningkatkan kualitas SDM dan infrastruktur juga tidak lepas dari dukungan regulasi dan kebijakan yang tepat, serta sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

Desentralisasi dan otonomi daerah harus dioptimalkan untuk menjamin bahwa layanan publik diberikan dengan kualitas terbaik. Evaluasi terhadap pengaturan kelembagaan juga perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya.

Dalam perjalanan menjadi negara berpendapatan tinggi, lanjut Menkeu, Indonesia perlu terus belajar bagaimana meningkatkan unsur pembangunan.

"Sehingga kita akan mampu meningkatkan lebih banyak lagi kinerja pertumbuhan, kualitas, penciptaan lapangan kerja, baik dalam hal kualitas, inklusivitas, dan kemampuan kita untuk menjaga bumi dengan proses pembangunan yang lebih hijau dan rendah karbon," ujarnya.