Bupati Karawang Turunkan Ekskavator Amfibi Atasi Masalah Abrasi

Doc: ANTARA/HO-Pemkab Karawang

Ket. Bupati Karawang saat meninjau penggunaan alat berat ekskavator amfibi di pesisir pantai Ciparage.

Karawang - Bupati Karawang Aep Syaepuloh menurunkan alat berat jenis ekskavator amfibi untuk mengatasi masalah abrasi yang terjadi di wilayah pesisir pantai Ciparage Kecamatan Tempuran, Karawang.

"Ada langkah jangka panjang dan pendek dalam penanganan abrasi pantai," kata Bupati, saat meninjau proses penggunaan ekskavator amfibi, di Karawang, Jumat.

Ia mengatakan, untuk jangka pendek pihaknya menurunkan ekskavator amfibi, untuk mengeruk, membersihkan dan juga membuat sistem untuk pengendalian saluran air.

Bupati memastikan penggunaan alat berat canggih itu bisa juga digunakan untuk menanggulangi masalah abrasi di daerah pesisir Karawang lainnya yang juga mengalami masalah serupa. Sebab dari data yang ada, bukan hanya di wilayah pesisir pantai Ciparage yang mengalami abrasi.

Ekskavator amfibi adalah alat berat serba guna dan bisa digunakan di berbagai medan, mulai dari rawa, sungai, daratan dangkal dan medan basah lainnya. Alat berat ini juga bisa beroperasi di atas air.

Saat meninjau, bupati mendengar keluh kesah masyarakat di pesisir pantai Ciparage. Dari pengakuan warga, bertahun-tahun mereka dipenuhi rasa gelisah karena harus berjuang melawan ombak yang terus menggerus garis pantai.

Catatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan setempat, Karawang memiliki wilayah pesisir yang panjang bibir pantainya mencapai 84,23 kilometer. Garis pantai ini terbentang di wilayah Karawang, berbatasan dengan pesisir pantai utara Bekasi dan Subang.

Pada tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang melaporkan bahwa abrasi yang terjadi di wilayah pesisir utara Karawang mencapai 34,626 kilometer, tersebar di sejumlah kecamatan. Namun, titik abrasi terparah berlokasi di Desa Cemarajaya, Kecamatan Cibuaya.

Atas kondisi itu, Pemkab Karawang melakukan upaya jangka panjang dengan merelokasi agar warga di pesisir pantai utara itu tidak selalu dihantui ancaman abrasi. Upaya itu dilakukan atas adanya bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sebanyak 375 unit rumah layak huni dibangun oleh Pemkab Karawang bersama pemerintah pusat sejak tahun 2020. Ratusan unit rumah layak huni itu dibangun di lahan sekitar 3 hektare di daerah sekitar Kecamatan Cibuaya.

Bupati menyebutkan bahwa rumah layak huni diserahkan kepada warga terdampak abrasi secara bertahap.

Pada tahun 2024-2025, pembangunan rumah layak huni untuk korban abrasi ditargetkan sebanyak 104 unit.