Sidang Kabinet Paripurna Bahas Transisi Pemerintahan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan sidang kabinet paripurna pertama di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim) pada Senin (12/8) membahas soal kelanjutan IKN hingga transisi pemerintahan.

"Ya, yang pertama kita akan menjelaskan kembali mengenai IKN, yang kedua yang berkaitan dengan PMI (purchasing managers' index)," ucap Presiden di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, Senin.

Selain itu, sebut Presiden, sidang kabinet paripurna di IKN juga akan membahas mengenai transisi pemerintahan. "Yang ketiga masalah yang lain-lain yang memang untuk keberlanjutan, transisi yang harus disiapkan oleh semua kementerian. Itu saja kira-kira," ucap Presiden.

Selain agenda sidang kabinet paripurna, Presiden mengungkapkan bahwa dia juga akan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) sejumlah infrastruktur di IKN.

Kepala negara mengatakan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin juga melakukan groundbreaking Istana Wapres di IKN. "Ada groundbreaking beberapa dari investor, termasuk juga Istana Wapres akan di-groundbreaking oleh Pak Wapres," kata Presiden.

Diketahui, Presiden Jokowi akan kembali berkantor di IKN dalam beberapa hari ke depan untuk melakukan sidang kabinet paripurna pertama dan groundbreaking sejumlah infrastruktur pendukung.

"Presiden akan kembali berkantor di IKN selama beberapa hari ke depan. Presiden diagendakan untuk melakukan sidang kabinet paripurna pertama di IKN dan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) sejumlah infrastruktur pendukung di IKN," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (11/8).

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan pemerintah memutuskan untuk memindahkan lokasi kerja seluruh pemangku jabatan menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang kini berdomisili kerja di Jakarta menuju ke IKN.

""Kami mendapatkan tugas bagaimana pemindahan ASN. Awalnya adalah menteri dulu yang pindah dan ada menteri yang masih stay di Jakarta. Tapi kemudian diputuskan seluruh Kementerian pindah ke IKN, seluruh kementerian," kata Azwar Anas.

Seluruh menteri yang akan dipindahkan ke IKN, kata Azwar Anas, berikut dengan sebagian pemangku jabatan deputi yang terkait langsung dengan fungsi-fungsi pemerintahan. "Jadi belum seluruh deputi dan belum seluruh asisten deputi pindah ke IKN," katanya.