Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Pembiayaan Siswa Sekolah Swasta Butuh Rp84 Triliun

14 Jumat, 02 Agu 2024, 03:13 WIB | Oleh:
Pembiayaan Siswa Sekolah Swasta Butuh Rp84 Triliun Pembiayaan Siswa Sekolah Swasta Butuh Rp84 Triliun Doc: antara
Ket. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji.

JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menyebut, pembiayaan seluruh siswa di sekolah swasta butuh dan 84 triliun rupiah. Nominal tersebut merupakan penghitungan jumlah anak di sekolah swasta dengan kebutuhan siswa.

"Biaya tambahan yang dibutuhkan untuk membiayai anak di sekolah swasta adalah 84 triliun rupiah. Kita hanya butuh refocusing dan penentuan skala prioritas," ujar Ubaid, dalam keterangannya kepada Koran Jakarta, Kamis (1/8).

Dia menuturkan, pasca PPDB 2024 ini, pihaknya menyurvei besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua di wilayah Jadebotabek untuk bisa membiayai anaknya belajar di sekolah swasta. Rata-rata biaya yang dihabiskan adalah 8 juta rupiah/anak dalam setahun di jenjang SD-SMA.

Ubaid menambahkan, berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2023, jumlah anak di sekolah swasta adalah 10.523.879 anak. Menurutnya, tarif sekolah swasta sudah disesuaikan dengan komponen pendidikan yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional (personalia dan nonpersonalia).

"Angka ini sebenarnya bisa dijadikan patokan perkiraan standar pembiayaan pendidikan per anak di sekolah swasta. Kebutuhan ini sangat kecil sekali dibandingkan jumlah anggaran pendidikan yang sangat fantastis 665 triliun rupiah," jelasnya.

Dia menilai, selama ini pemerintah memaknai sekolah bebas biaya hanya di sekolah-sekolah negeri saja. Sementara di sekolah swasta, orang tua dibebani dengan sejumlah pungutan yang memberatkan orang tua.

"Inilah yang menyebabkan banyak orang tua protes karena menyebabkan anak putus sekolah, atau memaksa lanjut sekolah tapi diujung kelulusan, ijazah mereka ditahan oleh pihak sekolah karena belum melunasi sejumlah pungutan," katanya. Ubaid menekankan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Menurutnya, 20 persen APBN untuk pendidikan itu sudah sangat cukup untuk mewujudkan sekolah tanpa dipungut biaya.

"Tidak hanya di SD-SMP, tapi membebaskan biaya sekolah dari SD-SMA, baik di negeri maupun swasta. Apalagi, sumber dana pendidikan tidak hanya bergantung pada APBN, tapi juga ada 20 persen dari APBD," tuturnya. ruf/S-2

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
Daerah
Bencana Banjir Melanda Emp...
Advertisement
5 Event Jakarta Akhir Pekan Ini: Ada 5 Seconds of Summerhingga Dua Ajang Lari

5 Event Jakarta Akhir Pekan Ini: Ada 5 Seconds of Summerhingga Dua Ajang Lari

13 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +