Walikota di Jakarta Harus Dipilih Langsung oleh Rakyat

"Setiap wilayah memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda. Dengan otonomi penuh, setiap wilayah dapat merancang dan melaksanakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka," jelasnya.

Dengan demikian, maka pelayanan publik dapat lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam meningkatkan kualitas layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan sosial.

"Pemerintah daerah yang lebih otonom memiliki kapasitas untuk mengembangkan program-program kesejahteraan yang lebih tepat sasaran," katanya.

Dari sisi ekonomi, Nazar mengatakan bahwa dengan otonomi penuh, setiap wilayah dapat mengelola sumber daya mereka sendiri dengan lebih baik, baik itu sumber daya alam, manusia, maupun finansial. Ini membuka peluang bagi pengembangan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

"Pemerintah lokal yang otonom memiliki fleksibilitas untuk menarik investasi dan mengembangkan kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan lokal," ujarnya.

Nazar mencontohkan Kota Surabaya dan Bekasi sebagai bukti keberhasilan kota dengan otonomi penuh. Surabaya dikenal dengan tata kelola kotanya yang baik dan inovatif, serta kebijakan lingkungan yang progresif. Bekasi juga menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Armand Suparman, mengatakan yang perlu dimatangkan pula ialah bagaimana memperjelas konsep wilayah aglomerasi. Apalagi Jakarta dalam beberapa isu nanti akan berhubungan dengan daerah-daerah penyangganya.

"Tinggal disinkronkan saja di perencanaan anggarannya. Misalnya masalah banjir di Jakarta, bagaimana perencanaan anggaran antara Pemda Jakarta, Bogor, hingga Cianjur," kata Armand.

Secara terpisah, Wakil Rektor Tiga Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, mengatakan seharusnya setiap rezim pemerintahan menaruh rasa hormat terhadap nilai-nilai reformasi yang telah dicetuskan, apalagi telah mengorbankan nyawa mahasiswa.

Dengan memegang teguh nilai-nilai tersebut, maka muruah demokrasi akan tetap berlanjut dalam setiap sendi kehidupan bernegara. Oleh karena itu, bentuk pemerintahan wilayah-wilayah di Jakarta seharusnya otonom.

"Seharusnya ada keberlanjutan demokrasi. Kita harus meneruskan semangat reformasi dengan memilih kepala daerah secara langsung. Apalagi DKI-nya sudah otonom, seharusnya bentuk ini menurun ke wilayah-wilayahnya. Sebagai daerah otonom, semestinya kepatutannya dipilih secara langsung melalui mekanisme pemilu dan tidak setback. Jangan memutar jarum jam, demokrasi kita harus maju ke depan. Apalagi itu di wilayah sentrum ibu kota yang akan menjadi barometer politik nasional sehingga harus betul-betul sesuai regulasi dan tidak membuat diskresi yang potensial mematik pro-kontra di masyarakat kita yang sudah 'melek' politik," tuturnya.