Indeks Perilaku Antikorupsi Stagnan Lima Tahun Terakhir

Laporan itu, papar Huda, akan berhubungan dengan kemudahan berbisnis di RI atau ease of doing business yang mengukur kualitas regulasi di setiap negara serta dampaknya terhadap pelaku usaha.

"Pasti akan berpengaruh. Akhirnya semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk memulai usaha di Indonesia. Masyarakat menganggap 'jatah preman' itu wajar," papar Huda.

Dia menjelaskan bahwa masyarakat sekarang bukan lebih permisif terhadap perilaku antikorupsi, namun memang sistem yang membuat semua perilaku koruptif dianggap wajar. Salah satu contohnya dalam sub IPAK mendapatkan pekerjaan dengan bantuan orang dalam atau memberi sumbangan yang dinilai masyarakat semakin wajar.

Sistem rekrutmen pegawai sekarang yang kental orang dalam serta sogokan untuk abdi negara (PNS, polisi, TNI, dan lainnya) menyebabkan masyarakat menganggap hal tersebut sudah masuk dalam sistem. Orang yang mengaku diberikan tawaran untuk masuk menjadi pegawai dengan sogokan juga meningkat.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menilai laporan BPS menunjukkan pemerintah, khususnya lembaga lembaga pelayanan publik, semakin tidak dipercaya oleh masyarakat.