Indeks Perilaku Antikorupsi Stagnan Lima Tahun Terakhir
📅 Selasa, 16 Jul 2024, 00:04 WIB | Oleh: Tim RedaksiLaporan itu, papar Huda, akan berhubungan dengan kemudahan berbisnis di RI atau ease of doing business yang mengukur kualitas regulasi di setiap negara serta dampaknya terhadap pelaku usaha.
"Pasti akan berpengaruh. Akhirnya semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk memulai usaha di Indonesia. Masyarakat menganggap 'jatah preman' itu wajar," papar Huda.
Dia menjelaskan bahwa masyarakat sekarang bukan lebih permisif terhadap perilaku antikorupsi, namun memang sistem yang membuat semua perilaku koruptif dianggap wajar. Salah satu contohnya dalam sub IPAK mendapatkan pekerjaan dengan bantuan orang dalam atau memberi sumbangan yang dinilai masyarakat semakin wajar.
Sistem rekrutmen pegawai sekarang yang kental orang dalam serta sogokan untuk abdi negara (PNS, polisi, TNI, dan lainnya) menyebabkan masyarakat menganggap hal tersebut sudah masuk dalam sistem. Orang yang mengaku diberikan tawaran untuk masuk menjadi pegawai dengan sogokan juga meningkat.
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menilai laporan BPS menunjukkan pemerintah, khususnya lembaga lembaga pelayanan publik, semakin tidak dipercaya oleh masyarakat.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!