Pemprov Diminta segera Tuntaskan Penataan RW Kumuh di Jakarta

Doc: ANTARA/Khaerul Izan

Ket. Warga saat membersihkan Rumah Barokah Palmerah di Jakarta, Rabu (3/6/2024). Rumah tersebut merupakan program Pemprov DKI dalam mengentaskan kawasan kumuh di daerah tersebut.

Jakarta - DPRD DKI Jakarta meminta kepada Pemprov DKI untuk segera menuntaskan penataan RW kumuh di daerah itu karena dari data yang ada masih terdapat 450 RW.

"Jumlah kawasan kumuh di Jakarta memang banyak, bahkan di samping gedung-gedung mewah banyak," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), masih ada 450 RW kumuh pada 2023, untuk itu perlu adanya penataan yang masif, agar pada 2027 tidak ada lagi lingkungan RW kategori kumuh di Jakarta.

Ia mengimbau Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta bersama BPS segera menindaklanjutiagar penataan Kota Jakarta berjalan dengan lancar.

"Saya berharap memang seiring dengan DKI menjadi DKJ(daerah khusus Jakarta) harus segera dituntaskan (penataan RW kumuh)," katanya.

Menurut dia, salah satu upaya yang bisa dilakukan Pemprov DKI yakni membangun hunian vertikal atau rumah susun (Rusun), khusus masyarakat menengah ke bawah.

"Paling tidak, perbanyak bangunan ke atas, rumah susun diperbanyak untuk penataan permukiman kumuh," katanya.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Afan Adriansyah Idris menambahkan berdasarkan data BPS tercatat di Jakarta ada 450 RW kumuh, dari jumlah itu, sebanyak 200 RW di Ibu Kota sudah mendapatkan penanganan.

Sedangkan sisanya sebanyak 250 RW akan mendapat pembenahan secara bertahap hingga tahun anggaran 2026.

Bahkan, kampung kumuh di permukiman padat itu tidak memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang memadai karena jarak satu rumah dengan yang lain berdekatan.