Belajar dari Helsinki, Membangun IKN Menjadi Kota Cerdas dan Bahagia

Dari Helsinki untuk Nusantara

Setidaknya ada empat narasi yang dapat dipelajari dari Helsinki jika pemerintah Indonesia ingin bisa menyeimbangkan aspek smartness dan happiness dalam membangun ibu kota yang bahagia.

1. Orientasi pelayanan dan digitalisasi data

Penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Nusantara telah dituliskan secara berulang kali dalam Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara. Ini menjadi sebuah tanda baik sebagai pondasi dalam pembangunan kota pintar IKN. Namun, pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa pola orientasi pelayanan yang dibangun di ibu kota Nusantara mengedepankan unsur pelayanan yang mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan sebagai otoritas pembuat peraturan semata.

Pemerintah perlu menghadirkan sistem pelayanan publik yang sederhana, efisien, dan tidak berbelit-belit dengan mengandalkan sistem teknologi informasi yang mumpuni. Selain itu, transparansi data dengan mengupayakan digitalisasi data juga perlu dilakukan.

Masyarakat setempat perlu mendapatkan informasi layanan kemasyarakatan secara terbuka dan memiliki akses terhadap data-data publik yang dibutuhkan dalam satu wadah yang terintegrasi-menghindari banyaknya aplikasi yang dibangun dengan fungsi yang berbeda-beda seperti yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia.

Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik berbasis digital yang efisien, pemerintah kota Helsinki banyak membuka peluang kerja sama dengan universitas, peneliti, pebisnis, dan para ahli. Hal serupa dapat dilakukan oleh Indonesia dalam merealisasikan pelayanan publik yang bersifat akomodatif.

2. Partisipasi publik dan transparansi

Jika ingin warga yang tinggal di kota menjadi lebih bahagia, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan.

Di Helsinki, komitmen citizen-centric menjadi yang utama dengan tujuan agar masyarakat memiliki kewenangan untuk membentuk kotanya seperti yang mereka inginkan. Partisipasi masyarakat dibuka melalui layanan bersifat daring atau warga dapat datang langsung ke kantor pelayanan kota.

Pemerintah kota Helsinki juga menetapkan secara spesifik besaran persentase suara masyarakat yang dibutuhkan, yakni paling tidak ketika 2% dari publik memiliki sebuah inisiatif atau menyoroti permasalahan yang sama, pemerintah perlu memutuskan langkah lebih lanjut terkait inisiasi atau masalah tersebut dalam kurun waktu enam bulan.

Kota Helsinki juga sangat memanfaatkan internet untuk meningkatkan interaksi antara masyarakat dan pemangku kepentingan dan membangun satu platform bernama Ahjo Explorer yang memfasilitasi masyarakat untuk dapat memberikan masukan kebijakan, melaporkan pelanggaran, dan memonitor sejauh mana usulan mereka telah ditanggapi di tingkat pemerintah kota.

Selain itu, pemerintah juga mengajak masyarakat kota Helsinki dalam program OmaStadi Online Service untuk merancang alokasi anggaran kota bersama-sama. Selain partisipasi publik, praktik transparansi pun terefleksikan melalui program-program ini.