Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Ketua DPR Minta Ada Ketegasan dalam Kasus Peretasan PDNS

📅 Jumat, 05 Jul 2024, 10:07 WIB | Oleh: Tim Penulis
Ketua DPR Minta Ada Ketegasan dalam Kasus Peretasan PDNS Doc: dpr.go.id
Ket. Ketua DPR RI Puan Maharani usai rapat paripurna di Senayang, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta ada tindak lanjut yang serius dalam kasus peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Ia menyatakan harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.

"Di DPR sudah dibahas di Komisi I hal yang harusnya tidak terjadi seperti ini," ucap Puan di Senayan, Jakarta, seperti disiarkan laman resmi DPR RI pada Kamis (4/7).

Diketahui, pekan lalu PDNS 2 yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur, mengalami serangan siber yang cukup serius yang berimbas pada lumpuhnya sejumlah layanan publik.

Berdasarkan hasil analisis forensik sementara ditemukan serangan ini melibatkan varian baru ransomware bernama Brain Cipher, yang merupakan pengembangan dari Lockbit 3. Para peretas menuntut tebusan sebesar 8 juta dollar, namun pemerintah menegaskan tidak akan membayar tebusan tersebut.

Karena itu, Puan meminta ada tindak lanjut dari kejadian yang merugikan masyarakat tersebut.

"Jadi secara konkret dievaluasi kemudian tindaklanjutnya seperti apa. Pihak-pihak yang kemudian merasa lalai atau kemudian bertanggung jawab ya sebaiknya bisa mengevaluasi diri," terangnya.

Akibat kejadian ini, Direktur Jenderal Aptika Kominfo, Semuel A. Pangerapan, mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab atas kelalaian yang terjadi. Apakah Menkominfo juga harus ikut mempertanggungjawabkannya?

"Menteri itu merupakan orang yang membantu presiden, jadi ya selama dalam menjalankan tugasnya tidak bisa maksimal ya mungkin bisa dievaluasi oleh presiden," tutur Puan.

Di sisi lain, Puan juga menyoroti mengenai permasalahan judi online yang tengah menjadi isu meresahkan bagi masyarakat. Ia menyebut DPR juga akan menindaklanjuti adanya dugaan anggota dewan yang ikut terlibat dalam judi online.

"Kita akan tindaklanjuti kalau nanti memang sudah ada bukti konkret," kata Puan.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Produksi Tembus 3 Juta Unit, Midea Perkuat Industri Elektronika Nasional
    Langkah ekspansif Midea dalam memperluas fasilitas manufaktur Residential ...
  • Industri Plastik RI Mulai Oleng! Produk China Banjir, Pabrik Mulai Kurangi Jam Kerja
    Artikel ini menyoroti akar masalah secara berimbang, di ...
  • ExxonMobil Dorong Efisiensi Operasional Tambang Melalui Teknologi Pelumasan
    Ulasan ini sangat membuka wawasan mengenai pentingnya pergeseran ...
  • Direksi OpenAI Peringatkan Industri Belum Siap Cegah Kehilangan Kendali Atas Kecerdasan Buatan
    Meskipun narasi tentang agen AI yang lepas kendali ...
  • Jamin Mutu MBG, Kemenperin Kawal Penerapan SNI Wajib Food Tray
    Langkah proaktif Kementerian Perindustrian dalam mewajibkan SNI untuk ...
Advertisement
IndoBuildTech Expo Detail Sidebar
Daerah
Surabaya Siapkan Sensor Pem...
Ekonomi
BNI Private Dinobatkan seba...
Advertisement
Lebih Tinggi dari India dan Laos, AS Tetapkan Tarif Antidumping Panel Surya Indonesia hingga 173,7 Persen

Lebih Tinggi dari India dan Laos, AS Tetapkan Tarif Antidumping Panel Surya Indonesia hingga 173,7 Persen

12 Sep 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.