Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Sulit Berdikari kalau Kebijakan Impor Malah Direlaksasi

📅 Senin, 24 Jun 2024, 00:12 WIB | Oleh: Tim Redaksi

Bukan hanya industri mobil, tekstil, bahkan bahan pangan pun di impor dari luar, sehingga sudah saatnya mengurangi kebergantungan dengan luar negeri. "Apalagi situasi nilai tukar yang berfluktuasi," tegas Esther.

Caranya, hanya dengan membangun industri dalam negeri dan menciptakan swasembada pangan.

Pengamat perdesaan dari Universitas Brawijaya Malang, Imron Rozuli, mengatakan bukan hanya industri yang terdampak dari relaksasi impor, tetapi juga sektor pertanian lokal. Harga beras lokal lebih mahal dari beras impor karena pemerintah membiarkan praktik dumping, dan tak kunjung mengatasi ekonomi biaya tinggi sektor pertanian.

"Praktik dumping atas beras impor menyebabkan beras impor lebih murah. Sementara di sisi lain, produksi pertanian kita masih berbiaya tinggi," kata Imron.

Biaya produksi yang mahal terjadi karena mulai bibit dan pupuk sebagai instrumen utama produksi padi, pola pupuk subsidinya sampai sekarang tidak efektif.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Megapolitan
Perum Bulog Lebak-Pandeglan...

BPJS Kesehatan Edukasi Polda Kepri Terkait Program JKN

35 menit yang lalu | Bambang Wijanarko

Daerah
BPJS Kesehatan Edukasi Pold...
Rona
6 Drama Korea Baru yang Waj...
Daerah
Bus Transjateng Akan Tambah...

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

1.5 jam yang lalu | Lili Lestari

Nasional
Wakil Menteri Imipas Silmy ...
Olahraga
Janice Tjen Mulus ke Peremp...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.