UE Kenakan Tarif Hingga 38 Persen untuk Mobil Listrik Tiongkok

BRUSSELS - Uni Eropa pada hari Rabu (12/6) memperingatkan akan mengenakan tarif tambahan hingga 38 persen pada impor mobil listrik Tiongkok mulai bulan depan setelah penyelidikan anti-subsidi, sebuah langkah yang berisiko memicu perang dagang yang sengit.

Brussels membuat marah Beijing karena meluncurkan penyelidikan tahun lalu dalam upaya membela produsen Eropa dalam menghadapi lonjakan impor Tiongkok.

Kementerian Perdagangan Tiongkok mengecam keputusan tersebut sebagai "perilaku proteksionis telanjang", dalam sebuah pernyataan setelah pengumuman tersebut.

Di dalam UE, terdapat juga perbedaan pendapat. Jerman, mitra dagang utama Tiongkok, mengatakan bahwa tarif tersebut akan merugikan perusahaan-perusahaan Jerman.

Komisi Eropa telah mengusulkan kenaikan tarif sementara terhadap produsen Tiongkok: 17,4 persen untuk BYD, 20 persen untuk Geely, dan 38,1 persen untuk SAIC.

UE mengatakan jumlah tersebut tergantung pada tingkat subsidi negara yang diterima oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Produsen mobil listrik di Tiongkok yang bekerja sama dengan UE akan dikenakan tarif sebesar 21 persen, sedangkan yang tidak bekerja sama akan dikenakan bea masuk sebesar 38,1 persen.

Jumlah ini melebihi bea masuk yang berlaku saat ini sebesar 10 persen.

Komisi tersebut menunjuk pada "subsidi yang tidak adil" di Tiongkok, yang dikatakan "menyebabkan ancaman kerugian ekonomi" bagi pembuat mobil listrik Uni Eropa.

Ruang untuk Negosiasi

Juru bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok mengatakan keputusan UE berisiko "menciptakan dan meningkatkan gesekan perdagangan".

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian memperingatkan, "Tiongkok akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk secara tegas menjaga hak dan kepentingan sahnya."

Untuk menghentikan tarif tambahan yang dikenakan, Beijing dan Brussels harus menyelesaikan masalah subsidi.

"Komisi ini berusaha keras untuk menunjukkan bahwa adaruanguntuk negosiasi," kata Francesca Ghiretti, peneliti keamanan ekonomi di lembaga think tank CSIS yang berbasis di Washington.