Nadiem Minta Anggaran Pendidikan Ditambah

JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, meginginkan anggaran pendidikan bertambah. Adapun besaran pagu indikatif Kemendikbudristek untuk tahun anggaran 2025 sebesar 83,1 triliun rupiah.

"Ini belum bisa mengoptimalkan semua kebutuhan kita. Termasuk dalam rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029," ujar Nadiem, dalam Rapat Kerja dengan komisi X DPR RI, di Jakarta, Jumat (7/6).

Perlu diketahui, jumlah pagu tersebut naik 1,4 triliun rupiah dibanding tahun 2024. Meski begitu, Nadiem menyebut pagu tersebut belum cukup karena belum mengakomodir kebijakan baru.

"Alokasi tersebut belum dapat mengakomodir secara optimal kebutuhan kebijakan baru yang tercantum dalam Rancangan Teknokratik RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029 dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2025," jelasnya.

Tema RKP tahun 2025 adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang dijabarkan di dalam delapan prioritas nasional. Dalam rencana kerja tersebut, Kemendikbudristek mengacu pada prioritas nasional ketiga dan kedelapan sesuai mandat yang diberikan.

Untuk prioritas nasional ketiga, pelaksanaan oleh Kemendikbudristek diterjemahkan ke dalam empat program, yaitu dari program pendidikan anak usia dini (PAUD) dan wajib belajar 12 tahun, program kualitas pengajaran dan pembelajaran, program pendidikan dan pelatihan vokasi, serta program pendidikan tinggi. Sementara untuk prioritas nasional kedelapan diterjemahkan di dalam pelaksanaan program pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.

Evaluasi Anggaran

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, Anita Jacoba, menekankan, kekurangan anggaran perlu diikuti dengan evaluasi. Menurutnya, anggaran untuk Kemendikbudristek untuk tahun 2024 sudah banyak.

"Jangan kalau dikurangi kita sedih tapi waktu dikasih banyak kita tidak menggunakannya dengan baik," katanya.

Dia menilai, masih ada persoalan realisasi anggaran dan penyerapannya di daerah. Menurutnya, hal tersebut berdampak pada tidak optimalnya berbagai program seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Anita juga menyebut penggunaan anggaran untuk teknologi pendidikan sah-sah saja. Meski demikian, jangan sampai melupakan peserta didik yang butuh pendekatan berbeda seperti mereka yang berada di wilayah 3T yang masih kesulitan akses internet.

"Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa apa yang ada di Kemendikbud. Karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, dana bos, banyak hancur ini," tegasnya.