Wapres Minta Penegakan Hukum di Papua Tak Cederai HAM
📅 Jumat, 07 Jun 2024, 01:01 WIB | Oleh: Tim Penulis
"Kita tidak ingin seperti dulu kemudian tidak ada pengawasan, kini sudah ada BP3OKP di setiap daerah yang bertugas mengawasi setiap program percepatan pembangunan di Papua," jelas Wapres.
Selaku Ketua BP3OKP atau disebut juga Badan Pengarah Papua (BPP), Wapres Ma'ruf Amin meminta setiap perwakilan BP3OKP untuk memperkuat komunikasi publik di daerah, khususnya dengan berbagai kelompok strategis di Papua. Hal ini sebagai upaya untuk meyakinkan bahwa pemerintah benar-benar ingin membangun Papua yang sejahtera dan maju.
Jadi, kata dia, anggota BP3OKP ini bukan hanya dari pusat tetapi di enam provinsi di Papua ada perwakilan. Jadi enam anggota perwakilan BP3OKP ini akan menjalankan fungsi pengawasan di masing-masing provinsi di Papua.
"Sehingga kita inginkan anggaran yang turun ke daerah, itu ada buktinya, ada jadinya, tidak seperti tidak jelas realisasi anggaran itu. Tapi kita ingin anggaran sekian jadinya ini, ini baru jelas, itu yang terus kita awasi," ujar dia.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!