Amerika Serikat Menentang Pengakuan Sepihak Negara Palestina

WASHINGTON - Gedung Putih mengatakan pihaknya menentang pengakuan sepihak atas negara Palestina setelah Irlandia, Norwegia, dan Spanyol mengumumkan mereka akan menjalin hubungan, tetapi memperingatkan Israel agar tidak menahan dana sebagai pembalasan.

"Presiden Joe Biden tercatat mendukung solusi dua negara," kata penasihat keamanan Gedung Putih, Jake Sullivan, kepada wartawan, di Washington, Rabu (22/5).

Sullivan sama tegasnya, solusi dua negara harus diwujudkan melalui negosiasi langsung melalui para pihak, bukan melalui pengakuan sepihak.

Dikutip dari Barron, dia tidak mengkritik keputusan pengakuan resmi Negara Palestina oleh tiga negara Eropa, yang semuanya merupakan sekutu dekat Amerika Serikat. "Setiap negara berhak menentukan keputusannya sendiri, namun posisi AS dalam hal ini sudah jelas," kata Sullivan.

Israel menanggapinya dengan marah, termasuk dengan menarik utusannya, dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menuduh negara-negara Eropa menawarkan hadiah untuk teror.

Tindakan Pembalasan

Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengatakan kepada Netanyahu bahwa dia ingin mengambil tindakan pembalasan termasuk memutuskan perjanjian di mana Norwegia menangani dana yang ditujukan untuk Otoritas Palestina.

Berdasarkan perjanjian perdamaian yang sebagian ditengahi oleh Norwegia pada tahun 1990-an, Israel mengumpulkan dana untuk Otoritas Palestina, yang menjalankan otonomi terbatas di beberapa bagian Tepi Barat. Namun, Israel telah memblokir transfer itu sejak serangan Hamas pada 7 Oktober, yang menguasai Jalur Gaza.

Sullivan mengatakan dana harus terus disalurkan ke Otoritas Palestina yang ingin diperkuat oleh pemerintahan Biden dengan harapan dapat mengambil alih kendali Gaza dari Hamas.

"Saya pikir hal ini salah secara strategis, karena menahan dana akan mengganggu stabilitas Tepi Barat," kata Sullivan mengenai tindakan Israel untuk menghentikan dana.

"Hal ini melemahkan upaya mencari keamanan dan kesejahteraan bagi rakyat Palestina yang merupakan kepentingan Israel, dan menurut saya, adalah tindakan yang salah jika menahan dana untuk menyediakan barang dan jasa pokok kepada orang-orang yang tidak bersalah," katanya.

Biden dan Menteri Luar Negeri, Antony Blinken, telah mendorong Israel untuk bergerak maju dalam jangka waktu pembentukan negara Palestina, salah satunya dengan menggantungkan prospek normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel.