Singapura Kembali Duduki Peringkat 1 Dunia dalam Efektivitas Pemerintahan

SINGAPURA - Singapura, pada Rabu (15/5), kembali menduduki peringkat teratas dunia dalam hal efektivitas lebih dari 100 pemerintahan selama dua tahun berturut-turut. Negara ini mengungguli Denmark, Finlandia, Swiss, dan Norwegia, yang berada di peringkat kedua hingga kelima, dalam edisi keempat Chandler Good Government Index (CGGI). Korea Selatan (peringkat ke-20) adalah satu-satunya negara Asia lainnya yang termasuk dalam peringkat 20 teratas.

Dikutip dari The Straits Times, sejumlah faktor yang membantu Singapura mempertahankan posisi teratas adalah tiga dari tujuh pilar yang dinilai: kepemimpinan dan visi ke depan, yang melibatkan pemimpin yang beretika dan mudah beradaptasi dengan visi jangka panjang; institusi yang kuat, seperti kementerian, departemen publik, dan badan hukum; dan pasar yang menarik, yang mencakup penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan peluang.

Republik ini merosot ke posisi kedua dalam pengelolaan keuangan, yang melihat bagaimana pemerintah memperoleh, mengalokasikan dan mendistribusikan dana publik.

Pada pilar lainnya, Singapura berada di peringkat keempat dalam membantu masyarakat bangkit, yang melihat bagaimana pemerintah membantu warganya mencapai kualitas hidup yang lebih baik; kesembilan dalam hal kebijakan dan hukum yang kuat; dan peringkat 26 dalam pengaruh dan reputasi global.

Edisi ini mengalami peningkatan di sebagian besar pilar dibandingkan dengan edisi tahun 2023. Kemudian, Singapura menempati posisi teratas dalam hal kepemimpinan dan pandangan ke depan, institusi yang kuat, pengelolaan keuangan, dan pasar yang menarik. Negara ini menduduki peringkat kedua dalam hal membantu masyarakat untuk bangkit, peringkat ke-20 dalam hal kebijakan dan undang-undang yang kuat, dan peringkat ke-36 dalam hal pengaruh dan reputasi global.

35 Indikator

Indeks ini disusun oleh Chandler Institute of Governance, sebuah organisasi nirlaba yang berkantor pusat di Singapura. Negara-negara dinilai oleh lembaga ini berdasarkan 35 indikator yang disusun dalam tujuh pilar.

Indeks ini memanfaatkan lebih dari 50 sumber data global yang tersedia untuk umum, termasuk dari PBB, Organisasi Perdagangan Dunia, Proyek Keadilan Dunia, dan Universitas Yale. Ke-113 negara yang dievaluasi mewakili sekitar 90 persen populasi dunia.

Laporan tahun 2024 mencatat meskipun tiga edisi pertama indeks ini, dari tahun 2021 hingga 2023, menyelidiki bagaimana pemerintah menggunakan kemampuan mereka untuk berkembang selama dan setelah krisis Covid-19, edisi terbaru ini menganalisis stabilitas geopolitik, pembangunan sosio-ekonomi, dan teknologi. kemajuan dan perubahan lingkungan.

"Tata kelola yang baik telah menjadi bidang yang lebih kompleks dan berbahaya dibandingkan sebelumnya. Pada saat yang sama, peluang-peluang baru dan cara-cara pemerintahan yang prospektif bermunculan," kata lembaga tersebut.

Institut ini menambahkan laporan itu mengkaji bagaimana tata kelola yang baik berhubungan dengan tantangan dan peluang yang diperkirakan akan dihadapi negara-negara di tahun-tahun mendatang.

"Pada tahun yang penuh dengan krisis dan konflik, fokus pada kebaikan jangka panjang bisa menjadi sebuah tantangan. Inilah sebabnya dalam laporan tahun ini, kami fokus pada momentum dan kemajuan," kata editor laporan tersebut, Alvin Pang dan Victoria Giaever-Enger.

Lembaga tersebut mengatakan dalam laporannya bahwa ujian terhadap pemerintahan yang baik adalah kemampuan untuk mengelola kondisi saat ini sambil mempersiapkan suatu negara untuk menghadapi masa depan.

"Kemampuan-kemampuan ini secara bersama-sama meletakkan landasan bagi kohesi nasional, kemakmuran, dan optimisme pragmatis. Misalnya, hal ini menunjukkan bahwa meskipun negara ini memiliki pencapaian teknis dalam bidang pemerintahan, Singapura, yang sekali lagi menduduki puncak CGGI secara keseluruhan pada tahun 2024, telah bersusah payah memperbarui perjanjian sosial dengan masyarakatnya," tambah lembaga tersebut, mengacu pada latihan Forward Singapore.