Reformasi Birokrasi Perlu Didukung Lintas Sektor

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan implementasi reformasi birokrasi tematik khususnya stunting dan pengentasan kemiskinan perlu didorong melalui lintas sektor.

"Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus memilih skala prioritas. Salah satu yang perlu mendapat prioritas adalah mendorong birokrasi berdampak sehingga kesibukan birokrasi ke depan lebih berdampak untuk rakyat," kata Azwar Anas dalam keterangannya diterima di Jakarta, Selasa (23/4).

Hal itu disampaikan Azwar Anas saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus bisa menentukan skala prioritas yang dianggap paling berdampak bagi masyarakatnya. Implementasi reformasi birokrasi tematik dalam hal penanganan kemiskinan menjadi salah satu isu krusial di Kalimantan Barat.

Sementara dari sisi peningkatan sumber daya manusia, Provinsi Kalimantan Barat mengusulkan 1.579 formasi aparatur sipil negara (ASN) untuk pengadaan tahun 2024.

Keseluruhan usulan tersebut telah disetujui, terdiri atas 60 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 1.519 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Anas berpesan agar ASN yang telah dan akan mengabdi di Kalimantan Barat mampu mengubah wajah birokrasi. Ia berharap birokrasi tidak lagi diartikan sebagai tumpukan kertas, tetapi harus mampu memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Arah kebijakan reformasi birokrasi ke depan adalah birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan digital structure, digital competence, dan digital culture agar selaras dengan tekad transformasi digital di pemerintahan.

ASN selayaknya mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, termasuk untuk diterapkan pada pelayanan. "Dalam hal transformasi digital, akselerasi transformasi digital dan profesionalitas ASN juga perlu didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima," ujarnya.

Terlebih Provinsi Kalbar mendapat perhatian dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045.