KPPPA: Perempuan Berperan Penting Capai Pembangunan Berkelanjutan

Doc: ANTARA/HO-KemenPPPA

Ket. Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA Lenny N. Rosalin (kedua kiri) dalam agenda Commision on the Status of Women (CSW) ke-68, di Markas Besar PBB, New York.

JAKARTA - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyampaikan peran penting pemberdayaan perekonomian perempuan dalam memperkuat ketahanan keluarga dan mencapai pembangunan berkelanjutan.

"Perempuan memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) suatu negara, apabila mereka diberdayakan. Dampak positifnya tidak hanya akan dirasakan oleh diri perempuan secara individu, tetapi juga keluarga, komunitas, hingga negara," kata Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA Lenny N. Rosalin dalam keterangan, di Jakarta, Minggu (17/3).

Hal itu dikatakannya dalam agenda Commision on the Status of Women (CSW) ke-68, di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat.

Menurutnya, Pemerintah Indonesia telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dalam dua dekade terakhir, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,8 persen. Meski demikian, lanjutnya, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesetaraan gender, salah satunya tergambar dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Pada 2021IPG Indonesia berada pada posisi ke-9 dari 10 negara ASEAN.

"Pemerintah Indonesia terus berupaya mengambil tindakan afirmatif untuk meningkatkan perekonomian perempuan. Salah satunya melalui lima arahan Presiden, termasuk poin peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender," kata Lenny.

Saat ini Kementerian PPPA berfokus pada tiga kelompok rentan dalam program pemberdayaan perekonomian perempuan yaitu perempuan prasejahtera, perempuan kepala rumah tangga, serta perempuan penyintas kekerasan dan bencana.

Kementerian PPPA juga terus bergerak hingga ke tingkat terkecil masyarakat yaitu desa/kelurahan melalui Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).

"Program ini tidak hanya memperbaiki berbagai indeks yang memiliki dimensi ekonomi dan sosial, tetapi juga berperan menurunkan angka kematian bayi, stunting, serta meningkatkan angka tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan," katanya.

Sementara Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki program bantuan tunai bersyarat sebagai upaya mengatasi kemiskinan dan mendorong pemberdayaan perempuan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).

Pemerintah Indonesia juga, kata dia, telah menyusun berbagai regulasi untuk mengoptimalkan pemberdayaan perempuan yaitu Strategi Nasional Inklusi Keuangan dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional.