Sulit Atasi Kemiskinan jika Disparitas Pendapatan Masih Lebar

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan perkembangan pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia masih menyisakan sekitar 2,5 persen dari target yang ditetapkan pada akhir tahun ini.

"Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan nasional pada 2023 mencapai 9,36 persen, sementara target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berkisar 6,5 sampai 7,5 persen," kata Wapres Ma'ruf saat memimpin rapat tingkat menteri terkait perkembangan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis (22/2).

Indonesia, kata Wapres, masih perlu mengejar ketertinggalan capaian target pengentasan kemiskinan di tahun ini sekitar 2,5 persen. Sebab itu, Wapres meminta masukan serta gambaran riil perencanaan melalui rapat tersebut mengingat sisa waktu tersisa tinggal 7 hingga delapan bulan lagi menuju tenggat capaian target.

"Jadi, waktunya tak panjang lagi," kata Wapres.

Pemerintah, kata Ma'ruf, perlu menghadirkan serangkaian kebijakan khusus melalui program di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan dukungan nonpemerintah untuk mencapai 7,5 persen angka kemiskinan di 2024.

"Untuk kemiskinan ekstrem kita harus mengupayakan target mencapai 0 persen, apakah kita 0 bulan atau 0 koma, nanti saya minta laporan dari Pak Menko," kata Ma'ruf.

Guru Besar Sosiologi dari Universitas Airlangga Surabaya, Bagong Suyanto, mengatakan pemerintah harus mengutamakan program-program pemberdayaan masyarakat miskin maupun perdesaan, daripada menggunakan anggaran yang besar untuk bantuan sosial.

"Kesejahteraan masyarakat kelompok miskin memang harus menjadi perhatian, sebab masih banyak dari mereka hanya lulusan SD-SMP. Sementara di sisi lain ketimpangan ekonomi masih tinggi, gabungan harta dari hanya beberapa orang terkaya setara dengan lebih dari puluhan juta orang miskin Indonesia," kata Bagong.

Hal itu menunjukkan kesenjangan yang sangat tinggi di masyarakat. Untuk mengatasi kesenjangan yang tinggi ini tidak bisa dengan program-program bansos. Penanganannya harus dari hulu.

"Masyarakat desa dan kota kecil harus diberdayakan agar tidak jadi urbanisasi. Artinya, perekonomian masyarakat desa yang mayoritas petani atau nelayan ini harus hidup. Maka dari itu, kebijakannya harus berpihak ke desa," katanya.

Selain itu, dengan mendorong efektivitas dana desa dan program-program bantuan pertanian, mereka harus didukung dengan mengerem impor pangan agar produknya punya kesempatan. "Hanya dengan cara itu kita bisa menekan disparitas. Masyarakat desa harus dibuat lebih sejahtera," kata Bagong.

Tekanan Harga Pangan

Pada kesempatan terpisah, Direktur Celios, Bhima Yudisthira, mengatakan pengentasan kemiskinan cukup menantang karena di satu sisi, ada tekanan harga pangan, terutama tahun 2023 dan 2024 yang bisa membuat kelas menengah rentan jatuh di bawah garis kemiskinan.

Sementara orang miskinnya, notabene sebagian besar berprofesi sebagai petani juga justru tidak terlalu menikmati kenaikan dari harga pangan. Apalagi, mereka membeli pangan juga di pasar yang harganya masih tinggi.