Pilpres Mungkin Berlangsung 2 Putaran, Terlepas dari Prediksi Lembaga Survei

Sebagai contoh, prediksi Indikator tentang dukungan untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pileg 2019. Beberapa minggu sebelum pemilu, Indikator memprediksi PKS akan mendapatkan 6% suara secara nasional. Kenyataannya, partai ini mendapatkan 8,21%.

Prediksi Indikator masih berada dalam batas kesalahan 2,9%, yang berarti model tersebut bekerja sebagaimana mestinya.

Pada pemilihan tahun ini, PKS mendukung Anies. Dengan pemilih PKS yang terkonsentrasi di beberapa daerah, perolehan suara Anies sebenarnya bisa jadi lebih tinggi dari yang tercermin dalam jajak pendapat. Dengan demikian, total suara yang diterima oleh Prabowo mungkin cukup bervariasi dan itu bisa menghalanginya memenangkan pemilu satu putaran.

Selain itu, bahkan sampai saat ini pun, masih ada sejumlah besar pemilih (sekitar 5,78% secara nasional dan 12,1% di Jawa Timur) yang masih belum menentukan pilihannya.

Kedua, masih terlalu dini untuk menyatakan Prabowo akan memenangkan Pilpres, karena faktanya para kandidat masih dapat melakukan kesalahan (blunder) dalam dua minggu terakhir, yang dapat berdampak pada peluang kemenangan mereka.

Dalam debat cawapres terakhir, misalnya, Gibran mendapatkan sentimen negatif yang signifikan dari publik akibat bersikap seakan tidak menghormati Mahfud, seorang profesor berpengalaman yang jauh lebih tua darinya. Sikap tidak hormat kepada orang yang lebih tua masih tidak disukai di Indonesia yang kental dengan norma budaya konservatif.

Belum bisa diprediksi juga berapa banyak suara yang mungkin hilang dari Prabowo karena sikap Gibran tersebut, tetapi bukti anekdot menunjukkan adanya ketidaksukaan terhadap Gibran di antara beberapa kelompok pemilih, terutama etnis Madura, etnis asal Mahfud.

Masalah etika seputar pasangan Prabowo-Gibran juga terus membayangi reputasi mereka di mata publik.

Gibran merupakan putra sulung Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang saat ini berusia 36 tahun. Ia mencalonkan diri setelah putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurunkan batas usia capres dan cawapres menjadi di bawah 40 tahun. MK pada saat itu dipimpin oleh adik ipar Jokowi, Anwar Usman, yang kemudian diturunkan jabatannya oleh Majelis Kehormatan MK karena pelanggaran etik setelah adanya protes dari masyarakat.

Ada juga kekhawatiran yang berkembang bahwa Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya untuk memenangkan putranya. Sebagai contoh, Jokowi menaikkan gaji pegawai negeri sipil dan perwira militer pada akhir Januari lalu, yang oleh beberapa pihak dianggap sebagai upaya untuk memengaruhi suara atau keberpihakan mereka.

Beberapa analis juga mempertanyakan perubahan Jokowi yang menjadi otoriter dalam beberapa minggu terakhir. Ini memicu lawan-lawan Prabowo untuk melihat pemilu ini sebagai pilihan penting antara demokrasi dan otoritarianisme.

Anies bahkan mengangkat isu ini dalam debat pertama sebagai upaya untuk membingkai pemilu ini-yang jelas menjadi strategi untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Baru-baru ini, para profesor di berbagai universitas di seluruh Indonesia juga ikut menyampaikan keprihatinan mereka atas langkah politik Jokowi.