Kualitas Demokrasi di Indonesia Sedang Dipertaruhkan

YOGYAKARTA - Proses pemungutan suara Pemilu 2024 menjadi pertaruhan terakhir dalam mempertahankan kualitas demokrasi di Indonesia yang merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Wawan Mas'udi mengatakan sebagai upaya mempertahankan kualitas demokrasi, maka proses pemungutan dan perhitungan suara pada 14 Februari 2024 harus benar-benar dipastikan bersih, transparan, dan akuntabel.

"Saya kira akan menjadi upaya terakhir mempertahankan kualitas demokrasi dan ini tentu menjadi catatan sangat tebal, problem-problem proses elektoral sekarang yang sedang kita lewati," papar Wawan dalam diskusi "Pojok Bulaksumur" di Kampus UGM, Sleman, D.I Yogyakarta, Rabu (7/2) seperti dikutip dari Antara.

Dia menekankan hal itu mengingat dalam rangkaian proses Pemilu 2024 telah muncul kasus pelanggaran etika oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman disusul Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.

"Kalau sampai itu (pelanggaran) terjadi lagi mekanisme-mekanisme yang mengarah atau praktik-praktik yang mengarah kepada kecurangan, berat kita untuk bisa mengklaim sebagai negara dengan ukuran-ukuran demokrasi meskipun itu standar," katanya.

Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat (AS) dan India, Indonesia menurut Wawan harus memberikan contoh dengan menghadirkan pemilu yang kredibel.

Apalagi, Indonesia saat ini adalah satu-satunya negara yang berdiri kokoh sebagai negara demokrasi di Asia Tenggara.

"Ini gangguannya sedang banyak-banyaknya ini. Kalau pemilunya ini kacau balau sudah enggak ada negara demokratis di Asia Tenggara," katanya.

Indonesia masih masuk kategori negara demokratis lantaran masih menjalankan serta berpegang pada ukuran-ukuran demokrasi prosedural selama beberapa tahun terakhir. "Tentu kemudian ada pertanyaan seberapa kuat kualitas demokrasi yang kita punya," katanya.

Ukuran paling dasar untuk sebuah negara demokrasi, kata Wawan, yang pertama pemilu dipastikan berjalan rutin, berlangsung secara fair sehingga menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi. Selanjutnya baru bagaimana Pemerintah yang terbentuk secara legitimate itu men-deliver ukuran-ukuran kesejahteraan, perlindungan hak asasi manusia, serta pengembangan ekonomi. "Ini baru disebut berkualitas," ujar Wawan.

Junjung Moralitas

Rektor Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Mohammad Nasih, menyerukan agar seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga demokrasi yang bermartabat dengan menyelenggarakan pemilu yang berkualitas. Ia menekankan pentingnya menjunjung tinggi adab, moralitas, etika, tata krama, dan sopan santun dalam berpolitik.

"Kami mengajak semua pihak bersama-sama mewujudkan demokrasi yang bermartabat di Indonesia. Dengan pemilu yang berkualitas, jujur, adil, bebas, rahasia, aman, dan damai," kata Nasih.