Tiongkok Tegaskan Kapal Mereka Hanya Lakukan Riset di Samudera Hindia

Doc: ANTARA/China Military

Ket. Arsip - Dua kapal tandu membantu kapal selam milik Komando Armada Utara Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) saat doking di pangkalannya pada Januari 2023.

ISTANBUL - Otoritas Tiongkok pada Selasa (6/2) menegaskan bahwa satu kapal mereka yang berada di Samudera Hindia selatan hanya melakukan "riset ilmiah" sesuai dengan hukum PBB.

"Kegiatan penelitian ilmiah Tiongkok di perairan terkait adalah untuk tujuan damai dan bertujuan memberikan kontribusi terhadap pengetahuan ilmiah umat manusia tentang lautan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin kepada wartawan di Beijing.

Menurut Wang, kegiatan yang dilakukan oleh kapal Xiang Yang Hong 3 tersebut "sangat mematuhi ketentuan Konvensi PBB tentang Hukum Laut".

Pihak Tiongkok melalui Kemlu merasa perlu untuk mengeluarkan pernyataan tersebut setelah kegiatan Xiang Yang Hong 3 melakukan pelayaran di perairan selatan India menarik perhatian media.

Kapal Tiongkok tersebut diberikan izin oleh otoritas Maladewa untuk singgah di pelabuhan mereka bulan lalu.

Maladewa juga menyatakan bahwa Tiongkok sudah menyampaikan permintaan diplomatik untuk mendapatkan "izin yang diperlukan untuk melakukan kunjungan ke pelabuhan, untuk rotasi dan penambahan personel."

"Kapal tersebut tidak akan melakukan penelitian apa pun saat berada di perairan Maladewa," kata Kementerian Luar Negeri Maladewa, seraya menambahkan bahwa mereka akan terus menjadi tuan rumah bagi kapal-kapal sipil dan militer yang melakukan kunjungan ke pelabuhan untuk "tujuan damai."

"Maladewa terus menjunjung tinggi praktik internasional, dan hukum maritim internasional yang relevan dalam semua kasus," kata pernyataan dari Maladewa tersebut.

Wang memuji kerja sama yang erat di bidang penelitian ilmiah kelautan dengan Maladewa.

"Beijing "menghargai fasilitasi dan bantuan yang diberikan oleh Maladewa kepada kapal penelitian Tiongkok yang memasuki pelabuhannya atas dasar kedaulatan dan persahabatan Tiongkok-Maladewa dan sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang relevan," kata Wang.